Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 14 Mar 2014, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Pada kunjungan DPRD kali ini, terdapat permasalahan yang ingin dikonsultasikan yaitu mengenai apakah revisi RTRW dimungkinkan, jika terdapat kebijakan baru yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Mojokerto.  disampaikan oleh mereka bahwa RTRW Kabupaten Mojokerto sudah ditetapkan melalui Perda No. 9 Tahun 2012, hingga saat ini pelaksanaan kegiatan RTRW telah dijalankan selama 2 (dua) tahun. Wilayah Trowulan di dalam RTRW ditetapkan sebagai kawasan Cagar Alam Budaya, Industri, dan Perkebunan. Saat ini wilayah Trowulan ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 260/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Trowulan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional tertanggal 30 Desember 2013. Keputusan Menteri tersebut akan diperkuat menjadi Keputusan Presiden di Tahun 2014.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Trowulan sebagai kawasan cagar budaya peringkat nasional meliputi 49 desa, 4 kecamata dan 2 kabupaten yakni Mojokert dan Jombang. Empat kecamatan itu antara lain kecamatan Trowulan dan Sooko di Kabupaten Mojokerto serta kecamatan Mojoagung dan Mojowarno di Kabupaten Jombang.

Sebagai akhir pertemuan dengan DPRD Kabupaten Mojokerto serta melihat permasalahan tersebut, maka disarankan 2 (dua) alternatif yaitu alternatif pertama sebaiknya DPRD Mojokerto mengusulkan kepada Daerah untuk membentuk tim teknis dalam rangka peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dan dilakukan bukan maksud untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang, jika ingin melakukan persyaratan revisi RTRW harus dipenuhi sesuai UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 

Sedangkan alternatif kedua adalah membuat RDTR wilayah Trowulan agar dapat dipastikan lokus wilayah yang termasuk  cagar alam budaya, sehingga dapat dipastikan bahwa industri tersebut tidak menyinggung lokasi cagar budaya. Sebaiknya pembangunan industri tersebut harus disertai dengan AMDAL agar fungsinya tidak mengganggu kegiatan cagar budaya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus dapat mengeluarkan peta persebaran cagar budaya hingga lokasi jangan hanya disebutkan desa-desanya saja.  

 

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar