Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 13 Mar 2014, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

 

Jakarta, 12 maret 2014. Pertemuan penilaian tahap II Anugerah Pangripta Nusantara 2014 ini diadakan di Hotel Lumire, Jakarta. Pertemuan dipimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Peserta yang hadir SKPD Provinsi DKI Jakarta, DPRD, Akademisi, TPI, TPU dan TPT Bappenas.

 

Pertemuan tersebut dibuka oleh TPU (Direktur Pengembangan Wilayah) dan sambutan oleh Kepala Bappeda DKI Jakarta. Dalam presentasi Kepala Bappeda DKI Jakarta untuk seluruh kriteria penilaian: proses top-down, proses bottom-up, proses teknokratis dan politis serta inovasi daerah.  

Presentasi TPU yang menjelaskan secara umum proses pemilihan penerima Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2014 serta secara khusus proses Penilaian Tahap II (presentasi ini sebaiknya dilaksanakan sebelum presentasi Kepala Bappeda yang menjawab seluruh kriteria yang telah ditetapkan). 

Pendalaman oleh TPI dan TPU untuk seluruh kriteria. Pendalaman dijawab oleh Kepala Bappeda, DPRD, Akademisi yang membantu Bappeda selama ini, OMS dan SKPD.

Dalam pertemuan tersebut pendalaman materi oleh TPI dan TPU adalah sebagai berikut:

a)    Proses bottom-up yang telah dilakukan serta cara mengakomodasinya ke dalam RKPD dan APBD. Dalam RKPD Tahun 2014, 44% kegiatan berasal dari usulan masyarakat, yang cukup besar bila dibandingkan dengan belanja politik dan rutin 15%. 1% adalah kontribusi pusat dalam bentuk dekon dan TP.

b)    Proses top-down, utamanya untuk memenuhi kriteria RPJMD. Pendalaman untuk materi-materi yang tercantum dalam RPJMN serta keistimewaan DKI Jakarta sebagai daerah yang ‘menampung’ beban pemerintah pusat.

c)  Proses teknokratis fokus pada penggunaan data terpadu yang telah disediakan oleh BPS. Data ini kemudian disebarkan kepada kecamatan dan kelurahan untuk digunakan sebagai data dasar bagi perencanaan pembangunan dan proses musrenbang kecamatan.

d)    Proses politis berjalan dengan baik karena DPRD ikut berperan aktif dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pemprov telah berhasil menyusun Perda tentang Perencanaan dan Penganggaran Terpadu yang menggabungkan seluruh materi dalam UU SPPN dan UU Keuangan Negara serta Permendagri tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.

e)  Inovasi difokuskan pada pembahasanpada cara peningkatan PAD dan mengurangi Silpa yang sangat besar (Rp. 7T pada tahun 203) apalagi bila dibandingkan dengan APBD provinsi lain (contoh: Gorontalo Rp. 1 T pada tahun 2013), selain pembangunan sumberdaya manusia untuk meningkatkan budi pekerti masyarakat DKI Jakarta yang semakin menipis. Selanjutnya penegakan hukum untuk mendukung kenyamanan masyarakat.

 

Tindak lanjut dari kegiatan ini yakni penyusunan agenda pembahasan untuk penilaian di provinsi lain dan pelaksanaan penilaian untuk kelima kriteria Tahap II untuk provinsi lain akan dilaksanakan oleh Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan. (SY)

 

 

 

 

 

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar