Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 12 Mar 2014, 00:00:00 WIB, 19 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (7/3), Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan mewakili Bappenas, turut menghadiri kegiatan Koordinasi Implementasi Renaksi NKB – Kumham yang diselenggarakan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Peserta yang hadir dalam pertemuan ini yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Hukum dan HAM, dan Bappenas.

Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka penyusunan SK tim yang bertugas untuk membantu Kementrian Hukum dan HAM untuk menyusun tools dalam mereview undang-undang terkait dengan sumberdaya alam dan agraria. Selain itu penyusunan tim tersebut diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan RPJMN 2015-2019, khususnya mengenai kebutuhan regulasi terkait sumberdaya alam dan agraria. Walaupun tujuan pembentukan UU bidang SDA dan Agraria telah sesuai dengan amanat UUD 1945, tetapi seringkali UU tersebut tidak bersinergi satu sama lain sehingga perlu dilakukan harmonisasi. 

Dalam menyusun peraturan perundangan dibutuhkan tahapan pengkajian yang ditindaklanjuti dengan penelitian perlunya disusun peraturan baru atau tidak dengan menyusun naskah akademis, namun seringkali proses penelitian tidak dilakukan sehingga terjadi ketidakharmonisan peraturan.

Arahan Prof. Maria untuk tim dalam melakukan harmonisasi (review) peraturan perundangan yaitu untuk menggunakan indikator/kriteria yang telah disusun oleh Prof. Maria yang dilengkapi dengan kriteria berdasarkan amanat TAP MPR No. IX/MPR-RI/2001. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan UU 12/2011, hasil konvensi internasional, hukum adat dan dogma juga akan diacu dalam proses harmonisasi (review) peraturan perundangan ini. 

Untuk melakukan harmonisasi dan review peraturan perundangan tersebut diharapkan BPHN dapat memberikan daftar peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Agraria beserta status peraturan tersebut sehingga memudahkan identifikasi peraturan perundangan bidang SDA dan Agraria.

Terkait dengan NKB akan dilakukan pertemuan kembali dua minggu sejak rapat koordinasi ini dilakukan. Pada pertemuan ini ditentukan milestone pertama dalam pelaksanaan kegiatan tim dengan target penyusunan outlook untuk RPJMN mengenai Harmonisasi Peraturan Perundangan pada bulan Oktober. Di bulan Mei, tim akan berdiskusi mengenai indikator yang dapat terukur untuk harmonisasi. Untuk bulan Juni – Agustus, tim akan melaksanakan kajian secara paralel untuk melihat gap antar peraturan. Harapannya di bulan September – Oktober, dihasilkan rekomendasi untuk RPJMN. (AY)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar