Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 11 Mar 2014, 00:00:00 WIB, 12 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (7/3), Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan diwakili oleh Kasubdit Informasi dan Sosialisasi, yang juga merupakan alumni dari Australia Awards Scholarships, Mia Amalia, ST, Msi, menghadiri acara Australia Awards Alumni Symposium yang bertempat di Hotel Mandarin.  Simposium ini mengusung tema Achieving Indonesia’s Potential – People and Systems for Good Economic Governance.

Acara simposium ini dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan, Dr. Bambang Brodjonegoro, perwakilan dari Kedutaan Besar Australia, Dr. David Engel dan Kepala Biro Kerjasama Teknik, Kementerian Sekretariat Negara, Rika Kiswardani. Keynote Speaker yang turut berpartisipasi dalam simposium ini adalah Dr. Edimon Ginting, Deputi Country Director, Indonesia Resident Mission, Departemen Regional Asia Tenggara, Asian Development Bank; Dr. Neil McCulloch, Lead Economist, Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (Kerjasama Pembangunan), Kedutaan Besar Australia; Muhamad Najib Wahito, Kepala Pemeriksaan Group, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Kekayaan Pejabat Publik, Komisi Pemberantasan Korupsi; Mohammad Sobary, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Eksekutif, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan; Jessica Ludwig-Maaroof, Direktur Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi; Paul Bartlett, Penasihat Divisi Daya Saing Fasilitas, Kemitraan Australia Indonesia untuk Tata Kelola Ekonomi; Adrianus Hendrawan, Manajemen Keuangan Publik Specialist, Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi; dan Mohamad Wahyudi, Pelayanan Publik, Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi.

Dalam paparannya, Bambang Brodjonegoro fokus pada perbaikan sistem untuk mendorong good economic governance. Salah satunya dengan cara mendesain pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan melihat kondisi internal, tantangan dari eksternal, salah satu cara yang dapat mendukung pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang adalah dengan memanfaatkan sumberdaya alam, menggunakan peluang bonus demografi. Dukungan yang diperlukan adalah investasi untuk meningkatkan inovasi dan perbaikan institusi. Langkah yang sudah ditempuh adalah distribusi pendapatan melalui berbagai langkah penurunan jumlah masyarakat miskin, peningkatan dana pendidikan dan sinergi antara pendidikan dan ketenagakerjaan, serta pembangunan social security system.

Sementara David Engel menyatakan bahwa good economic governance memerlukan kualitas sumberdaya manusia yang sangat tinggi. Alumni yang kembali diharapkan dapat ikut mempengaruhi Indonesia bukan hanya dengan pengetahuan formalnya, tapi juga melalui pengalaman yang didapatkan selama belajar. Pengaruhnya diharapkan sangat tinggi mengingat kualitas alumni sangat tinggi dibandingkan seluruh populasi. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kolaborasi dengan rekan-rekan yang memiliki ide yang sama, memanfaatkan jejaring dan pengetahuan global yang sudah terbentuk. Alumni harus menjadi agen perubahan di Indonesia. Ingat kata Nelson Mandela: the time is always right to do right.

Edison Ginting menegaskan bahwa good governance tidak bisa diimpor dari luar, harus dihasilkan sendiri agar sesuai dengan lingkungan tempat pelaksanaannya. Good governance adalah prasyarat utama untuk meningkatkan standar kualitas kehidupan (Kaufmann 2000), untuk penanggulangan kemiskinan (Kofi Anan, 2010). Variabel penting dari good governance adalah transparansi, kebebasan berpendapat, reformasi birokrasi. Untuk meningkatkan pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang, diperlukan investasi yang lebih tinggi untuk sektor infrastruktur.

Pada Tahun 2012 Neil McCulloch membandingkan capaian good governance di tingkat provinsi antara Vietnam dan Indonesia. Untuk Indonesia, faktor penghambat good governance untuk provinsi adalah: PDRB, jumlah sumberdaya alam, populasi, dan luas kota yang sangat besar. Faktor pendukung adalah tingkat pendidikan. Rekomendasi yang dia paparkan adalah memperkuat provinsi, meningkatkan pemantauan dan evaluasi daerah, buat sistem audit untuk melihat tingkat akuntabilitas pemerintah daerah dan memberi batasan terhadap dana kampanye yang sangat rendah sehingga pengaruh partai dalam pemerintahan dapat diturunkan secara signifikan. Selain itu, reformasi harus diinstitusionalkan.

 

Pokok-pokok Diskusi

Dalam diskusi panel yang dibahas dengan pembicara Najib Wahito, Mohammad Sobary dan Jessica Ludwig-Maaroof, menyebutkan bahwa  korupsi adalah crime of calculation not passion. Korupsi merupakan bentuk dari pilihan rasional yang diambil untuk mempertahankan kekuasaan dan jabatan. Untuk mencegahnya, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan akuntabilitas informasi. Akuntabilitas dapat ditingkakan dengan membuka jalur informasi antara atasan ke bawahan dan mendekatkan pelayanan pada publik. Transparansi dan jejaring yang kuat antar orang dengan visi yang sama sangat mendukung untuk perbaikan governance system. Untuk memperbesar dampak, pegawai negeri sipil (PNS) perlu memiliki kemampuan menulis untuk mendiseminaskan ide perbaikan birokrasi. Dibutuhkan banyak orang yang berkomitmen untuk memperbaiki kondisi pemerintahan nasional yang didukung oleh sistem pemantauan dan evaluasi yang baik. (AY)

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar