Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 11 Mar 2014, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Pada tanggal 6-7 Maret 2014, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas yang dihadiri oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas. Dr. Ir. Oswar Mungkasa, MURP menghadiri pertemuan yang membahas persoalan Investasi pada KPI Wonogiri. Pertemuan diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah.

Adapun peserta yang hadir yakni: Sekretariat KP3EI, Sekretariat Kabinet, Badan Geologi, Kementerian ESDM, Direktorat Binda I Ditjen Penataan Ruang, Kementerian PU, Pemda Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Pertemuan dipimpin oleh Kepala Divisi Perencanaan, Sekretariat KP3EI.

Agenda utama pertemuan adalah pembahasan usulan pembangunan Pabrik Semen dan pelabuhan KPI Wonogiri. Isu utamanya mengenai usulan lokasi pabrik semen berada di kawasan Karst yang peruntukannya bukan untuk industri. Saat ini Badan Badan Geologi sedang menyiapkan rekomendasi tanggapan terhadap usulan tersebut. Rekomendasi ini yang akan menentukan apakah pabrik semen tersebut dapat dibangun atau tidak. Sementara pembangunan pelabuhan tergantung kepada jadi tidaknya pembangunan pabrik semen tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Bappenas menyampaikan perlunya dilakukan kajian yang mendalam terhadap usulan perubahan peruntukan lahan, sehingga perubahan peruntukan lahan tersebut tidak berdampak negatif terhadap perkembangan suatu daerah. Selain itu, usulan lokasi investasi seharusnya tidak hanya pada satu lokasi tetapi terdapat alternatif lokasi lain. Namun demikian, Ditjen PR Kemen PU sudah dengan jelas menyatakan sikapnya dalam suratnya No TR 03 03-DR/168 tanggal 24 Mei 2013 bahwa usulan ini harus menunggu kajian dari Badan Geologi Kemen ESDM. Jadi sepanjang hasil kajian belum ada, tidak ada manfaatnya mengadakan rapat membahas usulan ini.

Beberapa peserta rapat merasa bahwa rapat tidak diagendakan dengan baik, sehingga output rapatnya pun menjadi tidak signifikan. Rapat ini hanya bermanfaat ketika hasil kajian Badan Geologi Kemen ESDM sudah dikeluarkan. Di samping itu, ada pula indikasi kuat bahwa perubahan fungsi lahan hanya sekedar proses administrasi, bukan merupakan perubahan yang didasari oleh pertimbangan yang matang berdasar kajian yang cukup sahih. Pertimbangan teknis juga sangat dikedepankan. Sebagai ilustrasi, usulan pembangunan pelabuhan swasta tidak perlu dikaji dengan pertimbangan Kementerian Perhubungan tidak mensyaratkan. Padahal pembangunan pelabuhan akan berpotensi memberi dampak signifikan terhadap tata ruang. Dalam bahasan pertemuan ini, Investasi menjadi faktor utama dan bukan tata ruang, sehingga terdapat kesan bahwa jika usulan ini ditolak maka pemerintah daerah tidak pro investasi.

Mengenai kelanjutan usulan pembangunan pabrik semen masih menunggu hasil kajian dari Badan geologi Kementerian ESDM. Tidak tersedianya SOP yang baku terkait perubahan RTRW yang bersifat di 'luar jalur' seperti ini, menjadikan hal tersebut sulit mencari dasar penyelesaiannya. Selain itu, usulan seperti ini masih menjadi kontroversi ketika dikaitkan dengan isu apakah RTRW dapat direvisi sebelum lima tahun? Untuk itu, Sekretariat BKPRN perlu menyiapkan pertemuan terkait isu ini. Sebagai bahan awal, Sekretariat BKPRN perlu menyiapkan kajian singkat kelebihan dan kerugian revisi dibawah 5 tahun/di atas 5 tahun. (SY)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar