Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 10 Mar 2014, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, 10/3, Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional yang berada di bawah naungan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, menyelenggarakan Kick Off Meeting Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional, di Ruang SG-5 Bappenas. Tujuan dari kegiatan ini fokus pada dua hal, yakni: (1) Kick-off Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional Tahun 2014; (2) Untuk menyepakati Rencana Kerja Tim Koordinasi Strategis RAN Tahun 2014.

Kegiatan ini dibuka dan dipimpin oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Dr. Ir. Oswar Mungkasa, MURP, didampingi perwakilan dari Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Sunrizal. Dihadiri pula oleh perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Kehutanan, Kementrian Pertanian, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementrian Perumahan Rakyat, beserta mitra Direktorat K/L di Bappenas.

Dalam pertemuan ini Kasubdit Pertanahan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Uke Mohammad Hussein, SSi. MPP,menyampaikan paparannya mengenai rencana kerja tim Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional. Reforma Agraria menjadi komitmen pemerintah Indonesia sebagaimana tertuang dalam TAP MPR IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang menetapkan prinsip-prinsip dan arah kebijakan pembaruan agraria dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Secara umum, tujuan dari kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional  yakni melakukan perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional. Tujuan tersebut kemudian diuraikan secara luas mencakup: (1) Melaksanakan Pengkajian, perumusan, dan pengembangan kebijakan pertanahan nasional yang mendukung pelaksanaan reforma agrarian, (2) Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan kebijakan (RPK) terkait reforma agraria nasional serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RPK tersebut, dan (3) Melaksanakan diseminasi kebijakan pertanahan, membangun konsensus dan mendapatkan dukungan dari institusi dan pelaku terkait pelaksanaan reforma agraria nasional.

Definisi Reforma Agraria

Secara konseptual, reforma agraria dapat dibedakan menjadi 2 (dua) pengertian, sebagai berikut: (1)Reforma Agraria (land reform) dalam pengertian redistribusi tanah, yaitu pembagian tanah untuk petani yang tidak memiliki tanah (landless farmer); dan (2) Reforma agraria dalam pengertian perombakan sistem pertanahan dan pengelolaan pertanahan nasional.  

Terkait dengan Reforma Agraria dalam pengertian perbaikan sistem Pengelolaan Pertanahan Nasional, BAPPENAS telah menyusun White Paper Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Nasional yang memuat arahan kebijakan bidang pertanahan, yaitu: (a) Kebijakan Sistem Publikasi Pendaftaran Stelsel Positif; (b) Kebijakan Redistribusi Tanah dan Access Reform; (c) Kebijakan Pembentukan Kamar Khusus Pertanahan pada Pengadilan Negeri; (d) Kebijakan Pencadangan Tanah melalui Pembentukan Bank Tanah; dan (e) Kebijakan SDM Bidang Pertanahan terutama Juru Ukur. Kebijakan tersebut sebagai bagian dari perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional.

Kegiatan  Reforma Agraria Nasional (RAN)

Kegiatan Koordinasi Strategis Reforma Agraria Nasional (RAN) bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengkajian, perumusan dan pengembangan kebijakan pertanahan nasional yang mendukung pelaksanaan reforma agraria di Indonesia, serta penyusunan rencana program dan kegiatan. Adapun sasaran yang akan dicapai, antara lain: (a) Melaksanakan pengkajian, perumusan dan pengembangan kebijakan pertanahan nasional yang mendukung pelaksanaan reforma agraria; (b) Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan kegiatan (RPK) terkait reforma agraria nasional serta pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RPK tersebut; (c) Melaksanakan diseminasi dan sosialisasi kebijakan pertanahan, membangun konsensus, dan mendapatkan dukungan komitmen dari institusi dan pelaku terkait pelaksanaan reforma agraria nasional.

“Terkait dengan redistribusi tanah, saat ini RUU Pertanahan sedang digodok di DPR Komisi II. Pihak DPR berjanji menyelesaikan RUU tersebut sebelum masa kepemimpinan Presiden yang baru, harapannya sebelum Oktober 2014 sudah selesai.” ungkap Rizal.

Transmigrasi dan Kepemilikan Lahan

Terkait dengan transmigrasi, pihak BPN dan Kementrian terkait merasa kesulitan karena ada perubahan kepemilikan lahan yang berpindah dan ketidakjelasan objek tanah. Terlebih saat ada proses clean dan clear dari BPN dalam proses pengelolaannya, jika kedua persyaratan itu tidak terpenuhi, maka akan sulit untuk diproses.

Dalam kaitannya dengan tanah transmigrasi, pihak dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi merasa bahwa HPLnya perlu dipertimbangkan. Untuk tanah yang berada kepemilikannya di bawah tahun 1998 memerlukan suatu diskresi, sementara tanah di atas tahun 1998, memiliki keharusan kepastian akan kepemilikan lahan sebagaimana diamanatkan kepada Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut, tim Koordinasi RAN diharapkan dapat memberikan masukan dan menyusun rumusan kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan reforma agraria nasional. Namun demikian, Uke menyatakan bahwa dalam pelaksanaan perbaikan sistem pengelolaan pertanahan nasional memerlukan koordinasi lintas sektor dan lintas kementerian/lembaga. Perlu ada sinergi antara Tim Koordinasi RAN dengan seluruh Kementrian terkait dalam mendukung seluruh kegiatan RAN.  Dengan berdirinya RAN diharapkan ke depan dapat membantu menyelesaikan konflik pertanahan, hingga masalah terkait bidang pertanahan berkurang secara signifikan. (AY)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar