Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 10 Mar 2014, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (6/3), Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, menghadiri Pre Workshop 3 Koordinasi Lintas Sektor dalam Upaya Penanganan DAS Ciliwung yang diwakili oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Dr. Ir. Oswar Mungkasa, MURP, beserta staf Infosos, Gina Puspitasari. Workshop ini diselenggarakan oleh Kementrian Lingkungan Hidup yang berlokasi di Ruang Kalpataru, Gedung B, Kementrian Lingkungan Hidup. Peserta yang hadir dalam workshop ini, yakni BPPT, Bappenas, PU, BNPB, BPLHD, DML, dan Bappeda.

Workshop yang dipimpin oleh Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran dan Manufaktur, Prasarana dan Jasa ini bertujuan untuk berkoordinasi dan berbagi informasi program kerja dalam upaya penanganan DAS Ciliwung yang dilakukan oleh berbagai stakeholders baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, dan swasta. Dengan narasumber, yaitu: 1) Balai Besar Sungai Ciliwung (BBWSCC) Citarum-Cisadane; 2) BPLHD Kab. Bogor; dan 3) BPDAS Citarum-Ciliwung. Kegiatan ini merupakan bagian dan tindak lanjut dari Pengembangan Knowledge Management Center (KMC) Ciliwung. Output kegiatan ini adalah grand desain penanganan DAS Ciliwung. Harapannya dapat direplikasi ke daerah (DAS) lainnya. Saat ini, pilot project dilakukan pada tiga DAS, meliputi: DAS Ciliwung, DAS Brantas, dan DAS Citarum.

Beberapa informasi penting yang disampaikan dalam pertemuan ini, meliputi:

a)      Permasalahan dalam penanganan masalah Ciliwung, yaitu 1) kelembagaan tidak sinergis; dan 2) keterlibatan masyarakat tidak berkelanjutan.

b)      Ditjen. SDA-KemenPU telah memiliki rencana sodetan kali ciliwung ke kanal banjir timur. Kendalanya, masyarakat  di daerah rencana sudetan adalah masyarakat yang tidak terkena banjir sehingga sulit melakukan relokasi. Saat ini kegiatan masih berfokus pada normalisasi hingga pintu air manggarai.

c)      Pemanfaatan kawasan sempadan Sungai Ciliwung harus memperoleh rekomendasi dari BBWSCC dengan memperhatikan prosedur yang telah ditetapkan oleh Ditjen. SDA, KemenPU.

d)      Dirjen. SDA-Kemen PU telah mengeluarkan surat edaran pada Tahun 2012 bahwa sesuai amanat PP No.38/2011 tentang Sungai, di kawasan sempadan tidak diperbolehkan dilakukan pembangunan, maka jika terdapat pembangunan akan dilakukan penertiban/pembersihan. Untuk itu hingga Tahun 2016 kawasan sempadan berada pada status quo, dan di Tahun 2016 kawasan tersebut akan dikosongkan.

e)      Puslitbang Permukiman-KemenPU telah melakukan penelitian terhadap Ciliwung dengan output-nya berupa model dan teknologi untuk meminimasi dampak dari limbah permukiman (bukan di sempadan) ke sungai ciliwung.

f)       Neonet-BPPT memiliki database lengkap, salah satunya data normalisasi sungai. Saat ini, KMC sedang fokus pada isu penanganan DAS Ciliwung.

g)      Forum komunikasi dalam upaya penanganan Ciliwung ini akan difungsionalkan dalam bentuk SK.

Grand desain ini direncanakan selesai Bulan April agar materi dapat masuk ke dalam RPJMN dan Renstra. Upaya pengendalian dan normalisasi DAS Ciliwung, termasuk peningkatan kualitas air, yang telah dirumuskan oleh forum komunikasi ini dapat menjadi masukan untuk evaluasi dan review RTR KSN Jabodetabekpunjur.

Terkait hal ini, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan akan terus mengikuti perkembangan KMC dan mengambil lesson learned dari kegiatan-kegiatan di dalamnya. Untuk mengaktifkan KMC, KMC harus mempunyai  topik/isu tertentu tiap periode tertentu, dengan stakeholder yang jelas, yakni pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam isu tersebut. (AY).



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar