Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 28 Feb 2014, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, Rabu (26/2), Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan Kick Off Meeting Kegiatan Evaluasi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Program Pengolaan Pertanahan Tahun 2014. Pertemuan ini berlokasi di Ruang SS 1-2 Bappenas, Jalan Taman Suropati No.2 - Jakarta Pusat.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperoleh masukan terhadap hasil evaluasi 2013 Bidang Tata Ruang Pertanahan dan masukan terhadap rencana kegiatan evaluasi 2014 dari mitra K/L Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, yaitu: 1) Ditjen Penataan Ruang, KemenPU; 2) Ditjen Bina Bangda, Kemendagri, dan 3) BPN. Pertemuan ini juga memasilitasi direktorat mitra K/L di Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian PU, Kemendagri, dan BPN dalam koordinasi lintas sektor bidang tata ruang dan pertanahan. 

Rapat ini dibuka oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Dr. Ir. Oswar Mungkasa, MURP, selaku tuan rumah. Beliau menyampaikan singkat maksud dan harapan dari kegiatan Kick Off Meeting tersebut. Mitra yang hadir dalam rapat ini yakni perwakilan dari Dirjen Penataan Ruang Kemen PU, Dr. Ir. Doni, J.W., M.Eng.Sc, perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional, Bambang, dan perwakilan dari Ditjen Bidang Bangda Kemendagri, Dundun. Dihadiri pula oleh beberapa Direktorat lain di Bappenas. Kasubdit Infosos, Mia Amalia, ST, Msi didaulat sebagai pimpinan rapat menggantikan Direktur Tata Ruang dan Pertanahan yang memiliki agenda lain.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013 untuk Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PB PPR) dan Prioritas Bidang Reforma Agraria (PB RA) telah selesai dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, tahun ini akan dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Reforma Agraria untuk Tahun 2013 dan untuk RPJMN periode 2010-2014 sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam RPJMN 2010-2014, kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PB-PPR) merupakan salah satu kegiatan Prioritas Nasional (PN) 6: Infrastruktur. Sementara itu, untuk Prioritas Bidang Reforma Agraria (PB-RA), beberapa kegiatan masuk ke dalam PN 4: Penanggulangan Kemiskinan, PN 5: Ketahanan Pangan, PN 6: Infrastruktur, PN 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha dan PN 14: Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pertanahan Nasional sebagai mitra K/L dari Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian PPN/Bappenas.  Dalam kaitan itu, sesuai tupoksinya Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan bertanggung jawab melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PB PPR dan PB RA.

RKP 2012

Terkait dengan program perkotaan yang diselenggarakan Kemen PU, program kegiatan P2KH terkendala dengan aset yang harus diserah-terimakan. Serah terima asset tersebut memerlukan komitmen dari daerah. Hal ini perlu diidentifikasi kembali. Sementara evaluasi dari Kemdagri menyebutkan bahwa penyerapan keuangan rendah untuk indikator aparatur karena adanya kebijakan efisiensi sehingga kegiatan yang dapat dilakukan dua kali, tetapi pada akhirnya hanya diselenggarakan satu kali, contohnya dalam pembentukan BKPRD. Ada pula perubahan alokasi anggaran sehingga frekuensi forum dibatasi. Beberapa provinsi seperti Sulawesi Barat dan Papua Barat  belum dilakukan penyesuaian.

BPN mengungkapkan bahwa dalam proses pelaksanaan program legalisasi aset terkendala beberapa hal sebagai berikut: 1) Prona, adanya girig; 2) UKM, kurangnya jaminan yang dimiliki masyakarat; 3) Petani, kurang sosialisasi; 4) Nelayan, kurang sosialisasi dan BPN akan melakukan pendekatan ke KKP; 5) Transmigrasi, peserta/orangnya sering berganti dan berpindah sehingga tidak cocok dengan data awal. Selain hal tersebut, konflik pertanahan banyak terjadi karena tidak ada kejelasan surat-suratnya, tetapi saat ini BPN mengklaim sudah memiliki SOP untuk mekanisme penyelesaian konflik jika ada perkara. BPN juga menuturkan bahwa pihaknya telah berkerjasama dengan BJKN untuk mensosialisasikan kriteria clear and clean. Clear artinya surat-surat lengkap, dan clean artinya tanah dapat diukur dengan patok yang jelas. Masalah krusial mendesak lain yang dihadapi BPN, yakni kurangnya jumlah SDM yang harus segera diatasi. Untuk menemukan solusi bersama, BPN mengusulkan dilaksanakan rapat berkala dengan direktorat mitra K/L di Bappenas yang terkait dengan legalisasi aset lintas sektor, sehingga dapat lebih terarah dan terfokus.

Penelaahan RTRWN dan RPJMN

Dalam beberapa program RPJMN dirasa masih sulit dicapai karena indikatornya berada di luar jangkauan Ditjen Penataan Ruang Kemen PU. Ditjen PR-KemenPU juga telah melakukan sinkronisasi program antara RTRWN dan RPJMN, dan hasilnya hampir sama dengan hasil penelaahan yang dilakukan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas. Misalnya, kesesuaian tinggi di sektor jalan (Bina Marga), dan kesesuaian rendah di sektor SDA (Cipta Karya).

Rencana Evaluasi 2014 Berbasis Outcome  dan Penetapan Baseline

Untuk RKP 2013, saran dan masukkanya jika berkaitan dengan program penataan ruang perkotaan yang bersifat normatif sebaiknya masuk ke Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, sementara yang bersifat tematik masuk ke Direktorat Perkotaan. Selain itu perlu ditetapkannya target penyelesaian RTR perkotaan dalam RPJMN, dan perlu adanya koordinasi dengan Direktorat Perkotaan di Bappenas.

Terkait dengan penyusunan rencana penetapan baseline dan pelaksanaan evaluasi berbasis outcome untuk Bidang TRP, hal tersebut memperoleh dukungan dari mitra K/L. Untuk ke depan diharapkan ukuran output dan outcome dapat lebih terukur. Saat ini RPJMN bersifat ukurannya substansi sedangkan Renstra ukurannya administrasi keuangan. Perlu dilakukan penyesuasian dengan RPJMN dan Renstra karena pedomannya berbeda.

Untuk Dit.FPRLH-Kemdagri terdapat 13 indikator, jumlah ini dirasa terlalu banyak sehingga Kemdagri mengusulkan indikator difokuskan saja ke dalam 3 jenis, yaitu: 1) jumlah kebijakan PR; 2) jumlah daerah yang difasilitasi dalam PPR daerah; dan 3) jumlah daerah yang terfasilitasi dalam monev PPR.

Saat ini pengukuran baseline sedang dilalukan oleh BPN, namun dalam prosesnya terjadi perubahan teknis pengumpulan data dari provinsi karena biro perencanaan yang diminta langsung datang ke provinsi.  (AY)

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar