Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 09 Des 2013, 00:00:00 WIB, 12 View , Kategori : Tataruang

Pada tanggal 5 Desember 2013, Direktorat Tata ruang dan Pertanahan, Bappenas menghadiri kegiatan dialog penyelesaian Perda RTRW untuk Provinsi/Kabupate/Kota bertempat di Kota Batam. Peserta terdiri dari Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera serta perwakilan K/L Anggota BKPRN.

Acara dimoderatori oleh Yayat Supriyatna pakar penataan ruang dengan narasumber: (i) Deputi Bidang Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah, Bappenas; (ii) Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik, BIG; (iii) Asisten Deputi Urusan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemenko Perekonomian; (iv) Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum; (iv) Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Kemendagri; (v) Direktur Perencanaan Kawasan Hutan, Ditjen Planologi, Kementerian Kehutanan; (vi)Asdep Bidang Prasarana, Riset, Teknologi, dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Kabinet.

Dialog dihadiri oleh 7 (tujuh) unsur pimpinan daerah Provinsi dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, dan Kep. Bangka Belitung serta unsur pimpinan daerah dari 29 kabupaten yakni Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Barat Daya,Pidie Jaya, Pidie, Simeulue (Aceh), Deli Serdang, Karo, Samosir, Toba Samosir, Labuhan Batu Selatan,Padang Lawas, Tapanuli Selatan,  (Sumatera Utara), Mentawai (Sumatera Barat), Anambas (Kepulauan Riau), Kampar, Rokan Hulu, Pelalawan, Bengkalis , Indragiri Hulu, (Riau), Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Merangin (Jambi), Belitung, Belitung Timur, Bangka Selatan, Bangka Barat (Kep. Bangka Belitung), Bengkulu Utara (Bengkulu).

Tujuan dialog adalah (i) untuk membuka kesempatan komunikasi langsung dua arah antara pelaksana kebijakan penyelenggaraan penataan ruang di daerah dengan pengambil kebijakan penyelenggaraan penataan ruang di BKPRN; (ii) mendorong agar semua pihak (BKPRN dan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sesegera mungkin; (iii) mendiskusikan kemungkinan adanya peluang terobosan kebijakan (breakthrough) dan kesepakatan bersama mengatasi kendala penyelesaian perda RTRW.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa penyelesaian Rencana Tata Rung Wilayah (RTRW) paling lambat 2 tahun untuk Provinsi dan 3 tahun untuk Kabupaten/Kota, terhitung dari tahun penetapan undang-undang tersebut. Jumlah Provinsi, Kabupaten, Kota yang ada di Sumatera yang harus menetapkan Perda RTRW: (i) 10 Provinsi; (ii) 117 Kabupaten; (iii) 34 Kota. Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah menetapkan perda RTRW: (i) 4 Provinsi; (ii) 53 Kabupaten; (iii) 23 Kota.

Status kehutanan Provinsi di Pulau Sumatera terdapat 3 Provinsi yang masih belum mendapatkan persetujuan perubahan peruntukan ruangnya dari Menteri Kehutanan.

Dalam dialog ini pembahasan banyak membahas mengenai: (i) belum terbitnya SK persetujuan perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan; (ii) kesulitan daerah dalam melakukan penerapan Holding Zone; (iii) penyelesaian masalah tata batas kehutanan (tapal batas); (iv)Kesepakatan yang dihasilkan dari hasil diskusi dalam dialog: (i) Pemerintah daerah dapat menerapkan holding zone untuk usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang belum mendapatkan persetujuan; (ii) Kementerian Kehutanan berkomitmen untuk mempercepat persetujuan perubahan kawasan hutan yang ditargetkan selesai pada Desember 2013; (iii) Mengusulkan untuk segera menyelesaikan revisi SK Menteri Kehutanan Nomor 44 tahun 2005 di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan usulan Tim Terpadu; (iv) Mengusulkan untuk merevisi SK Menteri Kehutanan Nomor 798 tahun 2012 di Provinsi Bangka Belitung karena ada ketidaksesuaian dan inkonsistensi terkait tata batas; (v) Pemerintah daerah yang persetujuan perubahan peruntukan fungsi kawasan hutan telah ditetapkan dalam rangka review RTRW Provinsi, dapat menempuh mekanisme perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara parsial; (vi) Penetapan RTRW Kabupaten dapat dilakukan secara simultan tanpa menunggu penetapan Perda RTRW Provinsi; (vii) Penetapan Perda tentang RTRW dapat diselesaikan secara simultan dengan penyelesaian permasalahan batas wilayah administratif; (viii) Kementerian Dalam Negeri agar dapat segera memfasilitasi penyelesaian batas wilayah administratif bersama dengan pemerintah daerah; (ix) Percepatan Perda RTRW dimaksudkan agar pemerintah daerah tidak memiliki permasalahan hukum di kemudian hari terkait izin pemanfaatan ruang; (x) Tidak ada kebijakan khusus yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan mendapatkan sanksi apabila tidak segera menetapkan perda RTRW, namun demikian karena Perda RTRW merupakan matra spasial yang berfungsi sebagai landasan formal pelaksanaan pembangunan infrastruktur, maka pemerintah daerah harus segera menetapkan Perda RTRW agar pelaksanaan pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan; (xi) Pembuatan peta untuk kebutuhan penyusunan rencana tata ruang wilayah agar menggunakan peta dasar dari Badan Informasi Geospasial (BIG).

Dari hasil diskusi dan kesepakatan yang dihasilkan dalam dialog dapat disimpulkan bahwa BKPRN didalam agenda kerja 2 tahun kedepan sebaiknya memprioritaskan: (i) Pendampingan kedaerah dalam melakukan penerapan mekanisme Holding Zone bagi daerah yang belum mendapatkan persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan; (ii) Penyusunan Pedoman Penyelesaian Konflik Penataan Ruang; dan (iii) Fasilitasi penyelesaian tata batas kawasan hutan; (iv) Pemberian fasilitasi teknis penyusunan peta didalam penyusunan rencana tata ruang.

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar