Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 27 Feb 2014, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, (24/6), Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menghadiri pertemuan mengenai pembahasan Konsep Note: Kajian Kebijakan Ketahanan Pangan. Dalam hal ini,  Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan diwakili oleh Staf Fungsional Madya, yakni Ir. Rinella Tambunan, MPA.

Pertemuan ini dipimpin oleh Dedi M.Masykur Riyadi Selaku Sekretaris Tim Analisa Kebijakan (TAK). Dalam pertemuan ini Dedi menyampaikan arahan Wamen PPN/Bappenas agar output TAK diarahkan pada kebijakan jangka pendek dalam upaya merespon isu-isu riil/terkini, seperti ketahanan pangan dan energi. 

Paparan mengenai Konsep Kajian Kebijakan Ketahanan Pangan yang disampaikan oleh Budhi Santoso sebagai berikut:

(i) Tantangan menuju ketahanan pangan, diantaranya: alih fungsi lahan pertanian, nilai tukar petani, tidak ada proteksi petani dalam negeri (konteks globalisasi), otonomi, dan perubahan cuaca.

(ii) Banyak UU yang harus dipatuhi dalam menyusun kebijakan ketahanan pangan.

(iii) 8 kelemahan pertanian Indonesia: i) pengelolaan paska panen; ii) sarana-prasarana; iii) pemilikan tanah; iv) akses modal; v) tingkat pendidikan; vi) penguasaan teknologi; vii) ketrampilan; viii) sikap mental. 

(iv) Indikator ketahanan pangan secara umum: i) ketersediaan pangan; ii) akses secara ekonomi; iii) serapan kalori dan nutrisi; iv) stabilitas ketiga keadaan tsb.

(v) Pada tahun 2011: Indonesia termasuk top ten importer beras.

(vi) Lebih banyak produksi pertanian yang dihasilkan oleh negara Vietnam dan Thailand

(vii) Kerangka pikir: Ketahanan pangan merupakan bagian terintegrasi dari pengurangan kemiskinan.

(viii) Usulan output kajian: Roadmap ketahanan pangan 2014-2024

Pokok-pokok diskusi:

a.  Sebaiknya lingkup kajian difokuskan pada aspek tertentu misalnya: selling price.

b.   Sudah ada kebijakan LP2B, namun yang menjadi pertanyaan utama: Bagaimana menjamin bekerja di sektor pertanian akan menguntungkan? Telaah tata niaga menjadi penting.

c.       Masalah utama pertanian justru pada area ‘off farm’, diantaranya kartel.

d.      Intervensi pemerintah untuk ketahanan pangan perlu kuat.

e.  Perlu mempelajari pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR): Pendekatan corporate yang memerlukan campur  tangan pemerintah (bukan hanya kelompok usaha tani).

f.      Hampir semua platform partai politik mengangkat isu ketahanan pangan. Perlu mendalami agenda parpol sehingga Bappenas siap menyikapinya dan memberikan rekomendasi.

 

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini perlu belajar dari Jepang mengenai pengembangan dari koperasi menjadi  korporasi. Di Jepang harga pangan tinggi karen disubsidi masyarakatnya (perlu 50 tahun untuk memberdayakan koperasi dari yang awalnya disubsidi).

 

 

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar