Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 19 Feb 2014, 00:00:00 WIB, 13 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, Kamis (19/2), BKPRN menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Eselon II di kantor Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementrian Pertanian, Pasar Minggu Jakarta. Rapat tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Eselon II BKPRN (5/2) terkait perlunya sosialisasi arahan lokasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Agenda rapat yakni koordinasi dan harmonisasi dalam rangka sosialisasi Peta Indikasi Arahan Kawasan Pertanian Nasional dan LP2B. Pada rapat yang dibuka oleh Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Dr. Ir. Oswar Mungkasa, MURP, menghadirkan pula Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Kementerian Pertanian, Ir. Prasetyo Nuchsin, MM, selaku tuan rumah dan Direktur Penataan Ruang Wilayah Nasional, Kementrian Pekerjaan Umum, Dr.Ir. Budi Situmorang, MURP.

Peserta yang diundang meliputi Kementrian Perekonomian, Kementrian Dalam Negeri, Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian Lingkungan Hidup, Badan Pertanahan Nasional, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Kehutanan, Kementrian Pertahanan, Kementrian Pertanian, Kementrian Perindustrian, Kementrian Perhubungan, Kementrian ESDM, Sekretariat Kabinet, LAPAN, BIG, dan Bappenas yang diwakili oleh BKPRN, Direktorat Tata Ruang dana Pertanahan, Direktorat Pangan dan Pertanian, Direktorat Pengembangan Wilayah, dan Direktorat Kehutanan dan Konservasi.

Kegiatan yang dibahas dalam rapat terbagi menjadi dua bagian, yakni pemaparan mengenai penetapan LP2B dan Peta Indikasi Arahan Kawasan Pertanian Nasional dan LP2B. Pada pemaparan penetapan LP2B, pembahasan difokuskan pada dua hal, yakni (i) Mekanisme penetapan LP2B, dan (ii) Pending Issues terkait penerapan LP2B. Terkait dengan Peta Indikasi dibahas pula mengenai arahan lokasi LP2B.

“Terkait dengan definisi LP2B, ada indikasi perbedaan penafsiran dikarenakan belum adanya sosialisasi secara menyeluruh kepada provinsi maupun kabupaten/kota,” ungkap Prasetyo. Pihaknya kemudian menjelaskan bahwa LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan, secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. Banyak provinsi, kabupaten/kota yang mengartikannya hanya bagian sawah saja, padahal ada lahan lain yang termasuk di dalamnya. Sebagai dampaknya terjadi kesalahpahaman arti yang harus segera diluruskan melalui sosialisasi.

Fakta di lapangan menemukan bahwa provinsi dan beberapa kabupaten/kota sudah ada yang memiliki perda dan memasukkan LP2B ke dalam rumusan RTRWnya, sebaliknya banyak pula yang tidak menyadari pentingnya LP2B dalam ketahanan pangan. Untuk itu, perlu dibangun public awareness mengenai LP2B hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Harapannya dengan adanya sosialisasi mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lahan pertanian LP2B yang menjadi dasar dari ketahanan pangan.

Dalam rapat kembali dijelaskan bahwa penyusuan kriteria dan persyaratan Penetapan LP2B didasarkan kepada PP No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.  

Pihak dari Kementrian Kelautan dan Perikanan menegaskan bahwa yang ditetapkan dalam LP2B itu bukan kawasan tanahnya melainkan fungsi penggunaan lahannya supaya tidak beralih fungsi. Jika lahan LP2B tersebut berpindah kepemilikan hal itu diperbolehkan selama tidak merubah fungsi lahan itu sendiri. Penetapan mengenai LP2B itu sendiri ada di RTRW kabupaten/kota yang dibahas secara mendetail di Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota.

Prasetyo mengusulkan agar RTRWN ditinjau kembali untuk direvisi dan memuat substansi penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai acuan bagi penerapan LP2B. Harapannya penetapan Rencana PLP2B ini masuk ke dalam RKP, RPJM, dan RPJP sehingga dapat dilakukan secara optimal.  Ke depannya bersama dengan BKPRN dapat melakukan sosialisasi LP2B di setiap provinsi maupun kabupaten/kota.

Verifikasi Data Terbaru Peta Indikasi

Kementan bersama BPN dan BIG telah menyusun Peta Indikasi Arahan Kawasan Pertanian dan Peta KP2B dan diharapkan masuk ke dalam substansi revisi RTRWN. Perlu dilakukan verifikasi data peta yang tercantum secara teks sesuai dengan kondisi lapangan. Untuk itu, diusulkan pembentukan tim khusus yang akan bertugas memverifikasi data di setiap wilayah di Indonesia terkait dengan LP2B. Ukuran skala peta harus disesuaikan dengan tingkatan wilayah dan basis karakter wilayah harus dipertimbangkan dalam validasi dan verfikasi data, serta dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan ke depannya.

Tim khusus ini pun diusulkan akan menegosiasikan agar LP2B di setiap wilayah masuk ke dalam RTRW masing-masing provinsi, kabupaten/kota. Untuk mendukung hal tersebut, perlu disusun arahan-arahan kebijakan yang berkaitan dengan LP2B agar tidak tumpang tindih dengan aspek lain seperti kawasan Hutan dan kawasan Pertahanan. Maka, perlu ada sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan terkait dengan LP2B.

Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat, dipandang perlu adanya penyusunan roadmap yang jelas agar prosesnya terlaksana dengan baik. BIG akan turut membantu untuk menyiapkan peta terbaru dan BKPRN akan memfasilitasi program LP2B sebagai koordinator. (AY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar