Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 07 Feb 2014, 00:00:00 WIB, 13 View , Kategori : Tataruang

Rapat BKPRN Tingkat Eselon II diselenggarakan di SS 3, Bappenas pada tanggal 5 Februari 2014 dengan pembahasan rapat: i) Draft Roadmap Penyelesaian RTRW & RDTR 2015-2019; ii) Draft Roadmap Penyelesaian RZWP-3-K 2015-2019; iii) Draft Roadmap Penyelesaian  Integrasi RTRW dan RZWP-3-K 2015-2019; dan iv) Penyepakatan Rencana Tidak Lanjut Finalisasi Roadmap.

Pembahasan Rapat membahas beberapa hal terkait dengan rata-rata penyelesaian Perda RTRW per tahun: i) Provinsi, 3 Perda (dari 33 Prov); ii) Kabupaten, 98 Perda (dari 398 Kab); iii) Kota, 25 Perda (dari 93 Kota). Selain itu juga perlu adanya persetujuan substansi ditargetkan selesai di tahun 2014. Penyelesaian Persub Kehutanan diharapkan selesai di Tahun 2015 dan Penyelesaian RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota ditargetkan selesai di Tahun 2015;

Oleh itu perlunya: i) Pedoman mekanisme/SOP proses pemberian tanggapan  dan proses pengintegrasian subtansi PU dan KKP dalam forum BKPRN  dan  sinergi Pokja Kelautan Perikanan dengan BKPRD; ii) Mekanisme/SOP Proses Peninjauan Kembali Perda Integrasi RTRW dan RZWP-3-K (amandemen/revisi); iii) Perlunya Pedoman mekanisme/SOP proses pemberian tanggapan RZWP-3-K dalam forum BKPRN; iv) Perlunya Mekanisme/SOP  Proses Peninjauan Kembali Perda RTRW dan RZWP-3-K (amandemen/revisi)

Target Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelesaian RDTR  di Tahun 2014: i) Perda: 5 Kota (Salatiga, Yogyakarta, BandaAceh, Serang, Malang); ii) Persub: 12 Kota (Bandung, Tangerang, Medan, Pangkalpinang, Magelang, Bekasi, Batu, Probolinggo, Pasuruan, Kupang, Balikpapan, Tarakan).

Target Kementerian Pekerjaan Umum untuk penyelesaian RDTR di Tahun 2015: i) Fasilitasi proses persetujuan substansi (12 Kota); ii) Bimbingan Teknis RDTR untuk kota-kota pemenang PKPD; iii) Workshop pendampingan penyusunan RDTR untuk seluruh kota; iv) Fasilitasi pengadaan peta dasar untuk RDTR. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan NSPK terkait pemetaan, Perlu dipersiapkan Kecamatan mana saja yang akan disusun RDTR dan disampaikan ke BIG untuk disiapkan peta dasar agar dapat disesuaikan dengan rencana kerja BIG dalam prioritas penyelesaian perpetaan, mempersiapkan list peta tematik dan IG apa saja yang dibutuhkan dalam penataan ruang baik penyusunan peta RTRW maupun RZWP-3-K.  Hasil Tim Terpadu sebaiknya diinformasikan sehingga ada kesepemahaman yang sama di BKPRN.  Kehutanan siap mendukung BIG untuk melakukan coaching clinic terkait pembinaan IG ke daerah.  Target 2 Tahun penyelesaian LP2B dan RZWP-3-K perlu dipersiapkan roadmap rincian kegiatan penyelesaian yang jelas dan dibutuhkan komitmen bersama.

Terdapat 130 Kab/Kota Perda RTRW Prov/Kab/Kota yang sudah menetapkan LP2B dan Sekitar 200 RTRW kab/kota yang belum menetapkan LP2B (Hasil inventarisir Kementan). Alih fungsi lahan pertanian harus dikendalikan melalui LP2B dan ditetapkan pada RDTR.  Sama halnya seperti LP2B, Lahan Pengembangan Tambak Berkelanjutan (LPTB) Perlu menjadi bahasan selanjutnya di BKPRN.   Dari Raperda RDTR yang sedang disusun oleh Kabupaten/Kota, terdapat 7 Raperda RDTR yang telah diajukan kepada Menteri PU c.q. Dirjen Penataan Ruang untuk mendapatkan Persetujuan Substansi. 

Untuk mendapatkan dekon persetujuan substansi RDTR terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh provinsi sesuai dengan Permen PU No. 1/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota. Perlunya merevisi Permendagri no. 50/2009 (Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah) & Permendagri 47/2012 terkait pengaturan RZWP3K

Kesimpulan dan rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan

  1. Ditjen Penataan Ruang akan menyampaikan data kpd BIG: Prioritas lokasi kota/kab. (kec)  yang akan menyusun RDTR  pd tahun 2014 dan 2015 beserta soft copy dengan tembusan: Kemenko Perekonomian, Kemdagri, Bappenas, Kemhut, Kementan, KKP
  2. Ditjen PR dan KP3K akan menyampaikan penyelesaian roadmap rincian target penyelesaian pemberian persetujuan substansi dan peninjauan kembali RTRW, RDTR, pemberian tanggapan dan saran RZWP3K 2015-2019: Provinsi/Kabupaten/Kota , penyelesaian Rencana Zonasi Laut sebagai masukan untuk rancangan RPJMN 2015-2019
  3. KKP akan menyiapkan Provinsi/Kabupaten/Kota mana saja yang bisa diintegrasikan substansinya dengan RTRW
  4. Perlunya pembinaan Informasi Geospasial/IG (sesi khusus) pada BKPRD Provinsi  yang telah memperoleh pelimpahan pemberian persetujuan substansi rencana rinci
  5. BIG akan menyusun NSPK Perpetaan
  6. Terkait substansi kehutanan, perlunya kesamaan informasi di pemerintah pusat (BKPRN) dalam proses penyelesaian RTRW
  7. Perlu konfirmasi rencana pemaparan Peta LP2B dalam forum BKPRN
  8. Perlunya Penyiapan Pedoman Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah dan RZWP-3-K
  9. Perlunya merevisi Permendagri no. 50/2009 (Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah) & Permendagari 47/2012 terkait RZWP3K dan Permen PU No. 1/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota
  10. Sosialisasi/konsinyasi mekanisme pemberian tanggapan RZWP-3-K dalam forum BKPRN akan dilaksanakan pada bulan Maret 2014
  11. BIG akan mendukung penyusunan RZWP-3-K berupa penyediaan IGD (1:50.000) dan IGT  (1: 50.000; 1:250.000) yang prioritas
  12. Penyusunan NSPK peta tematik untuk RZWP-3-K dilaksanakan melalui Pokja
  13. BIG akan membentuk Pokja Informasi Geospasial yang merupakan bagian dari BKPRD.

Sedangkan rencana dan tindak lanjut dari Sekretariat BKPRN :

  1. Sekretariat perlu memantau dan memastikan keberjalanan pelaksanaan tindak lanjut hasil rapat;
  2. Menyusun dan menyampaikan notulensi rapat kepada anggota BKPRN;
  3. Dikarenakan kemendagri tidak hadir, maka dipandang perlu untuk menyampaikan secara informal mengenai perlunya merevisi Permendagri no. 50/2009 (Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah) & Permendagari 47/2012 terkait RZWP3K dan Permen PU No. 1/PRT/M/2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota;
  4. Perlu memantau konfirmasi dengan Kementan terkait rencana pemaparan Peta LP2B dalam forum BKPRN Es.2 yang direncanakan pada tanggal 19 Februari 2013.



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar