Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Des 2013, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Pada hari Rabu, tanggal 4 November 2013 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyelenggarakan Seminar Transmigrasi dalam Perspektif Pengembangan Wilayah, Kependudukan dan Ekonomi Pedesaan. Narasumber dalam acara ini adalah Bapak Firman Soebagyo (Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI), Bapak Oswar Mungkasa (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan), Bapak Tommy Firman (ITB), Bapak Riwanto (LIPI), dan Bapak Zefnihan (Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan). Seminar ini dilaksanakan untuk menjaring masukan arah kebijakan bidang ketransmigrasian tahun 2015-2019 terutama dari aspek pengembangan wilayah.

Beberapa poin-poin penting hasil diskusi dalam seminar ini adalah sebagai berikut:

  1. Research and development (penelitian dan pengembangan), database dan peran akademisi adalah kunci untuk merumuskan perencanaan strategis dalam bidang apapun termasuk bidang transmigrasi. Aspek kelembagaan juga memegang peranan penting dalam implementasi pengembangan transmigrasi. Diperlukan peranan Pemerintah Daerah dan kesepakatan pembagian peran antar stakeholders (baik pusat, daerah, maupun swasta) terkait pengembangan transmigrasi.
  2. Masih adanya berbagai peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan satu sama lain seperti misalnya antara UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dengan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 27/2007 tentang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dll. Harus ada terobosan untuk mengharmonisasikan seluruh peraturan perundangan ini.
  3. Perlu adanya percepatan penyelesaian dan peningkatan kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, kabupaten/kota yang akan menjadi acuan dalam pengembangan kawasan transmigrasi, dan selanjutnya pengembangan kawasan transmigrasi diharapkan dapat terakomodasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Terkait dengan hal tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan bahwa Kabupaten Pesisir Selatan telah memiliki Perda RTRW, dimana kawasan transmigrasi sudah terakomodir dalam dalam RTRW Kabupaten tersebut sebagai Kawasan Strategis Kabupaten. KTM di Kabupaten Pesisir Selatan pengembangannya sudah cukup baik dan dapat membuka peluang usaha. Hal ini dapat dijadikan sebagai best practice dalam pengembangan transmigrasi.
  4. Proses perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan melalui mekanisme Tim Terpadu Kementerian Kehutanan yang berupa dari Hutan Lindung (HL) menjadi Area Penggunaan Lain (APL) umumnya memakan waktu yang lama. Diusulkan untuk perubahan yang kawasan eksistingnya sudah merupakan kawasan tertentu yang menyangkut kepentingan orang banyak misalnya kawasan transmigrasi agar diberikan toleransi sehingga perubahannya tidak memakan waktu terlalu lama. Lebih lanjut lagi, isu ini akan dibahas pada forum BKPRN.



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar