Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 30 Jan 2014, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Pada tanggal 29 Januari 2014 telah dilakukan pertemuan pembahasan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Perbatasan di Kantor Menko Polhukam. Rapat diselenggarakan untuk melakukan evaluasi pencapaian penyusunan rencana tata ruang di kawasan perbatasan negara tahun 2010-2014 dan melakukan perencanaan untuk tahun 2015-2019.

Rapat dipimpin oleh Asdep Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertanahandan dihadiri oleh peserta yang terdiri dari Direktur Wilayah Pertahanan, Kemenhan; Asdep Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP, perwakilan Ditjen Penataan Ruang PU dan Staf Kementerian PPN dalam hal ini Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan.

Diketahui bahwa hingga sekarang ada Peraturan Pemerintah (PP) terkait penataan ruang wilayah pertahanan belum selesai disusun dan sudah lima kali proses harmonisasi di Sekretariat Kabinet. Selain itu, dari 10 KSN Perbatasan Negara yang ditetapkan oleh RTRWN, belum ada satupun yang di-Perpres-kan.

Hal tersebut menjadi salah satu poin yang akan dilaporkan dalam Rakor BNPP ke-6 di minggu ke-3 Februari 2014.  Berdasarkan Rencana Induk Perbatasan yang ditetapkan melalui Perka BNPP 2/2011 terbit setelah RPJMN 2010-2014. Oleh sebab itu, banyak kegiatan di dalam Rencana Induk yang tidak dapat terealisir karena belum terakomodir di dalam RPJMN 2010-2014. Ini perlu menjadi pelajaran dalam penyusunan RPJMN 2015-2019. Oleh karena itu, diusulkan agar dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 memperhatikan Indikasi Program dalam RPerpres RTR KSN Perbatasan yang sudah jadi. Sehingga, program-program di RTR tersebut dapat masuk ke dalam RPJMN.  Mengingat banyak titik dasar dan titik referensi perbatasan yang hilang atau dialihfungsikan, diusulkan agar tanah tempat titik-titik tersebut untuk disertifikatkan. Terkait percepatan penetapan PP Penataan Ruang Wilayah Pertahanan, Kemenhan akan melakukan koordinasi tertulis ke Kemenkopolhukkam untuk mengambil kembali draf PP tersebut agar dapat dipercepat.

Selanjutnya dalam penggambaran di RTR KSN Perbatasan (dan RTRW), agar digunakan klaim maksimal, khususnya bila berbatasan dengan laut. Untuk perbatasan dengan darat, penggambaran disesuaikan dengan MoU yang ada. Diinformasikan juga bahwa ada 6 RPerpres RTR KSN sudah selesai dibahas di Kumham dan sedang dikirim ke Presiden. Sementara itu, 4 sisanya akan disusulkan awal tahun ini.  Total pulau di Indonesia adalah 17.058 (13.466 sudah diberi nama). Namun, dikurangi 9 pulau (5 tenggelam, 2 menjadi milik RDTL, 2 menjadi milik Malaysia), jadi total 17.049 pulau.

Salah satu tindak lanjut dari pertemuan ini kiranya perlu ada pembahasa khususnya di Sekretariat BKPRN terkait percepatan penyelesaian PP Penataan Ruang Wilayah Pertahanan.



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar