Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 29 Jan 2014, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

  1. FGD bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masukan unit kerja terkait di Bappenas dalam rangka penyusunan RPJMN 2015-2019 bidang penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan.
  2. Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menyampaikan masukan utama terkait program Reforma Agraria, melalui kegiatan asset reform (redistribusi tanah) dan access reform (pemberian akses).
  3. Direktorat Penanggulangan Kemiskinan sangat mendukung program Reforma Agraria karena secara umum memiliki prinsip serupa dengan upaya penanggulangan kemiskinan yang selama ini dilakukan, yaitu melalui penanggulangan secara terfokus (mengarahkan berbagai macam bantuan pada lokus-lokus tertentu). Dengan demikian dalam penanggulangan kemiskinan tidak dilakukan hanya oleh masih-masing K/L tetapi dilakukan secara bersama-sama lintas sektor.
  4. Beberapa isu bidang pertanahan lainnya terkait bidang penanggulangan kemiskinan yang disampaikan dalam FGD dimaksud meliputi: (a) Pengenaan pajak (BPHTB) yang dinilai sangat memberatkan masyarakat miskin penerima hak pertama atas tanah. Saat ini pengaturan pengenaan pajak tersebut diserahkan kepada Pemda masing-masing sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Terkait dengan pengenaan BPHTB, kedepan perlu dilakukan koordinasi dengan Kemenkeu, Kemendagri dan Pemda agar dapat membebaskan bagi pendaftaran tanah untuk pertama kali, (b) Sertipikasi di kawasan perbatasan, yang dinilai selain dapat menanggulangi kemiskinan-kesenjangan (misal perbatasan dengan Malaysia) juga dapat menjaga kedaulatan wilayah NKRI, (c)  Sertipikasi untuk beberapa permukiman tertentu yang berada di wilayah perairan sungai. Beberapa permukiman adat secara historis telah bermukim di wilayah perairan sungai (misal permukiman di Kalimantan). Melalui keberadaan sertipikat masyarakat tersebut diharapkan akan dapat mengakses lembaga perbankan. Di sisi lain sampai saat ini BPN melakukan sertipikasi hanya pada objek tanah, sehingga sertipikasi hak atas tanah tidak dapat dilakukan untuk rumah yang berada di atas sungai, (d) Sertipikasi tanah nelayan yang umumnya terhambat karena sebagian besar nelayan tinggal di daerah yang dekat sungai dan pantai. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan sepadan sunagai atau pantai tidak dapat dilakukan penerbitan sertipikat karena kawasan lindung.
  5. Sertipikasi untuk permukiman yang berada di kawasan sempadan pantai dan sempadan sungai. Masyarakat biasanya bermukim berdasarkan pertimbangan mata pencaharian (mayoritas di bidang perikanan), sehingga sertipikasi diharapkan dapat menjadi sebuah aset dalam upaya peningkatan pemerataan masayarakat bersangkutan. Adapun pembangunan di beberapa kawasan seperti pada sempadan pantai dan sempadan sungai telah diatur secara rinci pada dokumen rencana tata ruang.

 

Kesimpulan FGD :

  1. Bidang pertanahan merupakan salah satu sektor strategis yang terkait dengan bidang penanggulangan kemiskinan terutama terkait dengan reforma agraria.
  2. Kebijakan redistribusi tanah dan akses reform perlu dikoordinasikan lebih lanjut dengan K/L terkait untuk melaksanakan pemberdayaan dan pendampingan pasca dilaksanakan redistribusi tanah.
  3. Dalam pelaksanaan sertipikasi tanah perlu memperhatikan wilayah-wilayah yang menjadi quickwins dalam penanggulangan kemiskinan (MP3KI).

Tindak lanjut dari pertemuan ini adalah Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan untuk menetapkan target dan indikator kebijakan redistribusi tanah dan akses reform dalam RPJMN 2015-2019.



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar