Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 04 Des 2013, 00:00:00 WIB, 13 View , Kategori : Tataruang

Pada tanggal 28 November 2013, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Background Study Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 Bidang Tata Ruang dan Pertanahan bertempat di Hotel Cemara, Jakarta. FGD dihadiri oleh : Direktur Hukum dan Hak Asasi Manusia; Staf Direktorat Hukum dan HAM, Staf Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Staf Direktorat Otonomi Daerah, Staf Direktorat Penanggulangan Kemiskinan, Tenaga Ahli dan Seluruh Staf Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan.

Draf Hasil Kajian meliputi beberapa permasalahan dan isu strategis bidang tata ruang dan pertanahan antara lain (a) banyaknya peraturan perundangan terkait ruang yang perlu disinkronkan, (b) masalah SDM penyelenggaraan penataan ruang yang belum memadai; (c) kurangnya kapasitas dan koordinasi kelembagaan di bidang penataan ruang; (d) belum terintegrasinya indikasi program dalam RTR dengan rencana pembangunan dan program sektoral; (e) tingginya variasi kualitas RTR; (f) masih lemahnya penegakan hukum dalam implementasi RTR; (g) belum operasionalnya perangkat pengendalian yang jelas dan lengkap dan (h) masih terbatasnya sistem informasi penataan ruang dalam rangka monitoring dan evaluasi. Sedangkan permasalah bidang pertanahan diantaranya (a) tingginnya konflik pertanahan, (b) lambatnya penyelesaian kasus pertanahan, (c) rendahnya cakupan peta dasar pertanaha, (d) rendahnya cakupan bidang tanah bersertifikat, (e) kurangnya SDM bidang pertanahan khususnya juru ukur, (f) belum semua kantor pertanahan memiliki fasilitas memadai, (g) sulitnya pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, (h) sebagian besar masyarakat (petani) hanya menguasai tanah dengan luasan yang kecil (<0,5 ha) sehingga tidak efisien untuk sebagai lahan usaha dan (i) masalah tanah adat dan ulayat.

Terkait dengan Isu strategis yang diangkat untuk Bidang Tata Ruang: (a) belum efektifnya kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang; (b) belum efektifnya pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang; dan (c) RTRW belum dijadikan acuan pembangunan berbagai sektor.

Isu strategis Bidang Pertanahan: (a) belum jelasnya kepastian hukum hak atas tanah; (b) masih timpangnya pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T); (c) rendahnya pelayanan pertanahan; serta (d) semakin mendesaknya penyediaan lahan untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

Tindak lanjut yang diperlukan antara lain: (a) koordinasi dengan Direktorat Hukum dan HAM sebagai mitra kerja Mahkamah Agung (MA) untuk mendiskusikan pembentukan kamar khusus pengadilan pertanahan serta kriteria permasalahan pertanahan; (b) pembentukan focal point di masing-masing direktorat yang terkait dengan Bidang TRP untuk mengarusutamakan penyusunan program yang mengacu RTR; (v) lokakarya nasional dengan mengundang K/L terkait pada tanggal 6 Desember 2013.



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar