Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 02 Des 2013, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Tujuan workshop ini adalah memberikan pemahaman kepada instansi pemerintah pembuat peta tentang pentingnya data informasi geospasial yang terintegrasi untuk mendukung one map policy.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan One Map Policy maka perlu dilakukan upaya standardisasi data Informasi Geospasial Tematik dengan tujuan untuk menyamakan data dasar yang digunakan, adanya standar baku informasi geospasial, dan pembuatan satu simpul jaringan (one gate) yang bisa diakses oleh semua pihak.

Permasalahan yang ada saat ini terkait data informasi geospasial tematik adalah setiap instansi membuat data spasial untuk kepentingan instansinya namun menggunakan metode dan klasifikasi yang dibuat masing-masing sehingga untuk satu jenis data hasilnya akan berbeda-beda. Contoh data spasial untuk lahan gambut yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup akan berbeda dengan data lahan gambut yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan.

Untuk dapat mewujudkan one map policy maka perlu ada pemahaman oleh semua pihak pembuat peta/data spasial mengenai standardisasi struktur basis data geospasial yang terdiri dari (i) dataset fundamental (FDS); dan (ii) Katalog unsur geografi.  Dataset Fundamental (FDS) terdiri dari peta dasar dan peta tematik dasar sedangkan katalog unsur geografi merupakan gabungan dari peta dasar, peta tematik dasar, peta tematik, dan peta tematik turunan.

Pengklasifikasian katalog unsur geografi dilakukan berdasarkan kesamaan fungsi dan penggunaan data spasial, atau kesamaan karakteristik atribut. Misalkan untuk kategori transportasi, dataset harus menggambarkan sarana dan prasarana transportasi yang terdiri dari subkategori transportasi darat, laut, dan udara.

Terkait dengan bidang tata ruang, informasi geospasial tematik sangat diperlukan untuk menyusun peta rencana tata ruang wilayah, dimana dibutuhkan 14 jenis peta tematik untuk menyusun peta RTRW. Selain itu informasi tematik juga dapat digunakan untuk pengendalian rencana tata ruang wilayah.

Dalam kegiatan diskusi ini perlu diperhatikan adalah terkait update data informasi geospasial tematik, siapa yang berhak melakukan update data dan seperti apa mekanismenya.  Untuk update data peta dari skala umum ke skala yang lebih detil perlu dilakukan inventarisasi masalah yang akan timbul. Misal: update data peta perijinan dari skala 1:250.000 menjadi skala 1:50.000 tentu akan menggeser lokasi perijinan yang telah dikeluarkan. Perlu ada pengesekan kontrol kualitas peta yang dihasilkan oleh setiap K/L serta perlu ada pelatihan dan penambahan alokasi SDM bidang pemetaan bagi setiap K/L yang membutuhkan untuk dapat menghasilkan peta dengan kualitas yang baik.

Informasi Geospasial sangat dibutuhkan oleh semua institusi pemerintah dan juga masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan di seluruh tingkatan dan segala aspek dari pembangunan nasional.  Untuk itu diperlukan informasi geospasial yang terintegrasi dalam payung kebijakan One Map Policy. Namun dalam upaya pengintegrasian ini, muncul permasalahan seperti ego-sektoral masing-masin K/L, perbedaan standar, ketersediaan informasi geospasial, cara penyimpanan yang masih dalam format cetak, dan kewajiban untuk menyebarluaskan informasi publik dalam bentuk klasifikasi data. Untuk itu diperlukan  suatu konsepsi yang jelas mengenai penggunaan Ina-Geoportal sebagai integrator informasi geospasial untuk peningkatan koordinasi yang handal bagi semua pemangku kepentingan.

Terkait bidang tata ruang dan pertanahan, integrasi data informasi geospasial tematik kedalam satu portal sangat penting terutama untuk menyusun peta RTRW dan proses pengendalian pelaksaaan RTRW. Selain itu penting juga bagi BPN menyusun peta-peta pertanahan seperti peta sertifikasi tanah, peta pulau-pulau kecil dan terluar serta peta lainnya. Sehingga konsep one map policy ini perlu didorong bersama melalui forum BKPRN dan forum lainnya.

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar