Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 24 Jul 2008, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Medan, Kompas - Pemerintah mengambil alih pengelolaan hutan Register 40 seluas 47.000 hektar di Kabupaten Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Eksekusi pengambilalihan lahan dilakukan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 2642 Tahun 2006.

”Pelaksanaan eksekusi dimulai Agustus,” kata Staf Ahli Menteri Kehutanan I Made Subadia, Rabu (23/7) di Medan.

Saat ini lahan dikuasai Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan, PT Torganda, Koperasi Parsub, dan PT Torus Ganda.

Kawasan hutan itu ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi melalui Government Besluit Nomor 50 Tahun 1924. Penetapan yang sama tercantum dalam berita acara pago-pago (kesepakatan adat) masyarakat kepada Gubernur Sumut tahun 1972. Dasar terakhir berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumut seluas 3,7 juta hektar.

Namun, 10 tahun terakhir kawasan itu beralih fungsi menjadi kawasan perkebunan sawit. Pemerintah melalui Departemen Kehutanan menilai pengalihan fungsi hutan itu tidak sah.

”Kami ingin memulihkan kawasan itu sebagai kawasan hutan tanaman industri. Eksekusi bertujuan mengambil alih manajemen pengelolaan. Ada 15.000- 20.000 pekerja di sana. Kami memberi kesempatan bagi mereka untuk bekerja. Pemerintah membiarkan tanaman berbuah dan dipanen,” katanya.

Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumut Agoes Widjaja menyatakan, pihaknya siap melaksanakan eksekusi. Bulan Agustus ia bersama tim melakukan sosialisasi ke masyarakat sebanyak tiga kali. Untuk mengamankan jalannya eksekusi, Kejati Sumut meminta bantuan Kepolisian Daerah Sumut.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Polda Sumut Ajun Komisaris Besar Darmawan Sutawijaya menyatakan, pihaknya siap menurunkan petugas sebanyak 2.000 orang.

Hutan lindung jadi tambak

Di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sekitar 300 hektar dari 34.884 hektar hutan lindung bakau dikonversi menjadi tambak. Hal itu dilakukan tanpa proses pelepasan kawasan hutan dari menteri kehutanan.

Konversi dilakukan warga dengan dukungan para pemilik modal dari Kota Pontianak sejak lima tahun lalu.

Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan, dan Pertambangan Kabupaten Kubu Raya Mohammad Sadik Azis, Rabu menyatakan, proses konversi hutan lindung itu tidak sesuai Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan.

”Kalau usaha tambak ada izinnya, berarti ada pelanggaran oleh pejabat pemberi izin dan pemilik tambak. Jika tak ada izin, berarti terjadi perambahan. Pelaku bisa dikenai sanksi pidana,” katanya. Pihaknya masih menelusuri ada tidaknya izin usaha tambak itu ke Pemkab Pontianak. Proses konversi berlangsung sejak Kubu Raya masih berada di bawah Kabupaten Pontianak. (NDY/WHY)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar