Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 02 Des 2013, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

1.      Kegiatan Worskhop nasional ini diselenggarakan pada tanggal 28 November 2013 oleh Kedeputian Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas bertempat di Hotel Akmani, Jakarta. Peserta yang hadir adalah Kementerian/Lembaga, Perwakilan Bappeda Propinsi, Kementerian PPN/Bappenas dan Anggota Tim Teknis Pelaksana. Narasumber adalah Bappeda Provinsi Daeah istimewa Yogyakarta dan Bappeda Kabupaten Bekasi.

 

1.      Sejak tahun 2012, Kementerian PPN/Bappenas telah mengembangkan sistem UKPPD yaitu usulan kegiatan dan pendanaan pemerintah daerah secara on line (web based). Dengan sistem  UKPPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dalam hal instansi perencanaan tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengalami kemudahan dalam penyampaian usulan program dan kegiatan untuk selanjutnya dibahas dalam Musrenbang di tingkat pusat.Dengan demikian, dalam rangka sinergi perencanaan pusat dan daerah dan mendukung pelaksanaan revitalisasi Musrenbang di tingkat daerah, maka perlu dilakukan pengembangan UKKPD sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan melakukan proyek percontohan (pilit project) di beberapa daerah. Adapun daerah tersebut adalah Bappeda provinsi DI Yogyakarta dan Bappeda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

 

1.      Sistem UKPPD adalah sistem yang memuat data dan informasi secara terpadu yang digunakan untuk menyelaraskan kebutuhan daerah dan pusat dengan cara menyandingkan Usulan kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Daerah(UKPPD) dan Rancangan kerja (Renja) K/L dalam RKP.

2.      Tujuan dari workshop nasional ini adalah untuk mendapatkan masukan atas rancangan akhir sistim UKPPD Online di Tingkat Daerah serta memperoleh gambaran tentang proses dan sistem yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk pengusulan program dan kegiatan yang selama ini digunakan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan dari Provinsi ke Pusat.

3.      Manfaat yang diperoleh dari kegiatan prakarsa strategis ini adalah (a) memperkuat koordinasi dan meningkatkan sinergi perencanaan pembangunan dari tingkat daerah ke pusat, (b) memudahkan penyampaian usulan program, kegiatan dan anggaran, (c) meningkatkan akselerasi dan akurasi penyampaian usulan program, kegiatan danggaran yang merupakan hasil pelaksanaan musrenbang kab/kota/propinsi dan pusat.

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar