Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 15 Nov 2013, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Dalam rangka menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan perkotaan di masa depan dengan menyusun Naskah Akademis Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional (KSPPN) yang diharapkan akan menjadi acuan strategis dan antisipatif dalam pembangunan perkotaan di Indonesia khususnya kawasan megapolitan, metropolitan, kota sedang, kecil dan keterkaitan kota dan desa.

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan tanggal 14 November 2013 menghadiri Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Direktorat Perkotaan dan Pedesaan, Bappenas bertempat di Ruang Rapat 203 Bappenas dengan dihadiri oleh Staf Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Akademisi.

Pembahasan meliputi jenis-jenis Tipologi Kota dalam RTRWN yang terdiri dari : (i) kawasan megapolitan; (ii) kawasan metropolitan; (iii) kawasan perkotaan besar; (iv) kawasan perkotaan sedang; (v) kawasan perkotaan kecil (Tipologi dalam RTRWN tersebut masih belum mempertimbangkan daerah otonom) dimana masih terdapat perbedaan definisi dan tipologi kota antara RTRWN dengan KSPPN.

Dengan melihat berbagai dinamika yang berkembang saat ini, maka pembahasan menyepakati tipologi kota ada menjadi tujuh (7) yaitu: (i) Kawasan Megapolitan; (ii) Kawasan Metropolitan; (iii) Kota Metropolitan; (iv) Kota Besar; (v) kota sedang; (vi) Kota Kecil; dan (vii) kawasan perkotaan di dalam Kabupaten. Secara umum kebijakan dan strategi mengenai perkotaan sudah ada, namun untuk masukan dalam menyusun kebijakan dan strategi terutama prioritas dalam penyusunan RPJMN 2015-2019 yang akan datang, harus dapat dibedakan masing-masing tipologi kota tersebut.

Hasil yang diharapkan dengan adanya FGD ini, Direktorat Perkotaan dan Perdesaan akan mengkaji lebih dalam didalam kajian Background Study RPJMN 2015-2019 Bidang Perkotaan dan Perdesaan terkait kebijakan dan strategi dari masing-masing tipologi kota. Selain itu juga dengan adanya perubahan tipologi kota dari lima (5) menjadi tujuh (7) dimana ada penambahan untuk (i) kota metropolitan dan (ii) kawasan perkotaan di dalam kabupaten diharapkan dapat diakomodir dalam menyusun Review RTRWN sebagai Hasil Revisi RTRWN yang dilakukan oleh Kementerian PU.



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar