Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 12 Nov 2013, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Setelah rapat pleno yang dipimpin oleh Menko Perekonomian selaku ketua BKPRN, acara Rakernas BKPRN dilanjutkan dengan sidang komisi yang dibagi menjadi 4 komisi. Keempat komisi tersebut mengusung tema masing-masing mencerminkan 4 Pokja yang ada didalam struktur BKPRN. Dalam pembagian sidang komisi tersebut Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas mendapat tugas sebagai fasilitator pada komisi III yang dipimpin oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas. Adapun tema dari komisi III adalah “Sinergi Kebijakan, Rencana, dan Program Pembangunan Nasional dan Daerah”. Bertempat di Ruang Banda A, Hotel Borobudul, acara berlangsung sangat menarik. Dan pada sidang kali ini juga memilih Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara selaku sekretaris komisi.

Diakhir sidang disepakati ada 3 isu strategis yang dihasilkan yaitu yang pertama adalah Kurang sinergisnya berbagai peraturan perundangan sektoral yang mengatur pemanfaatan ruang. Berdasarkan isu tersebut dihasilkan 4 rumusan yaitu (1) Perlu ada penyesuaian kembali UU 41/1999 tentang Kehutanan dengan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang; (2) RTRW Provinsi dan Kab/Kota agar mengakomodir materi teknis rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) sehingga dapat ditetapkan menjadi satu Perda, termasuk di dalamnya rencana pengelolaan pesisir, pulau-pulau kecil dan laut sampai dengan 12 mil laut. (3) Seluruh peraturan perundangan sektoral yang mengindikasikan penggunaan ruang perlu mewajibkan pencantuman peta pada peraturan perundangan turunannya (misal: Perda). UU 41/2009 mengamanatkan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Perda, tapi tidak dicantumkan peta. Sementara itu LP2B harus jelas lokasinya; (4) BKPRN perlu memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam proses penyusunan Perda yang mengakomodasi hak ulayat.

Kemudian yang menjadi isu strategis kedua adalah Belum terintegrasinya rencana pembangunan dengan rencana tata ruang yang diikuti dengan 7 rumusan, yaitu (1) Indikasi program dalam RTR seringkali tidak diacu di dalam RPJP dan RPJM. Usulan solusi: penyusunan pedoman penyerasian antara kedua rencana, sesuai amanat PP 15/2010 pasal 102. Sebagai contoh: RPI2JM. Program pembangunan yang sesuai dengan indikasi program akan memudahkan evaluasi, pengendalian dan pengawasan; (2) Penyusunan RPJMD Provinsi dan Kab/Kota harus mengacu kepada RTRW Provinsi dan Kab/Kota; (3) Perlu penguatan kapasitas kelembagaan BKPRD, terutama dalam rangka proses persetujuan substansi RDTR yang didekonsentrasikan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi; (4) RTRW dengan RPJMN: perlu mekanisme penyerasian keduanya, misalnya melalui forum BKPRD atau melalui Musrenbang; (5) Perlu dikaitkan antara proses penganggaran dengan penyusunan rencana tata ruang. Misal: melalui program besar lintas sektor (perkotaan, pedesaan, P3KT, dlsb); (6) Untuk pembangunan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu, harus ada penganggaran di dalam RPJM Nasional. Demikian juga untuk pembangunan Kawasan Strategis Provinsi di dalam RPJM Provinsi; dan (7) Perlu ada percepatan penetapan Perda RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Perda RZWP3K. Dan pada sidang komisi tersebut juga diusulkan batas waktu Holding Zone paling lama 5 (lima) tahun sejak rencana tata ruang ditetapkan dengan Perda yang dimasukkan dalam isu strategis lainnya.



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar