Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 20 Mar 2012, 00:00:00 WIB, 11 View , Kategori : Tataruang

Sesuai amanat Undang-Undang Penataan Ruang (UUPR) No. 26/2007 dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), maka Pemerintah Pusat, dengan mengakomodir masukan dari pemangku kepentingan terkait, berkewajiban menyusun rencana tata ruang untuk 76 Kawasan Strategis Nasional (KSN). KSN adalah kawasan yang pembangunannya diprioritaskan karena memiliki dampak penting bagi kepentingan nasional. Beberapa tipologi KSN adalah: KSN dari sudut kepentingan ekonomi, sudut kepentingan pertahanan, sudut kepentingan lingkungan hidup dan sudut kepentingan teknologi tinggi. KSN Selat Sunda adalah KSN dari sudut kepentingan ekonomi.
Sesuai amanat Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 dan UU 32/2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka setiap rencana tata ruang diwajibkan menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh sebab itu, penyusunan KLHS untuk rencana tata ruang KSN Selat Sunda dianggap sangat penting dan membutuhkan masukan dari seluruh pemangku kepentingan terkait. Penyusunan KLHS KSN Selat Sunda dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan pemangku kepentingan lain yang terkait. Kegiatan penyusunan KLHS ini diselenggarakan pada Tanggal 20 Maret 2012 bertempat di Kantor Gubernur Lampung. Kehadiran Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan dalam kegiatan penyusunan KLHS KSN Selat Sunda merupakan bagian dari Koordinasi Strategis yang dilakukan oleh Bappenas, selaku Sekretaris BKPRN.
Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini adalah (1) perlunya disusun rencana pengembangan ekonomi pasca dibangunnya Jembatan Selat Sunda (JSS) di KSN Selat Sunda. Karena, tidak dapat dipungkiri bahwa Selat Sunda menjadi KSN karena potensi adanya JSS. Rencana pengembangan ekonomi diharapkan dapat menjadi gambaran bagi penyusunan KLHS, (2) bahwa pembangunan di di Provinsi Lampung yang menjadi bagian KSN Selat Sunda diharapkan mempertimbangkan aspek ekologis, khususnya melindungi ekosistem di pesisir selatan Pulau Sumatera, (3) pembangunan JSS diharapkan tidak merusak ekosistem pulau-pulau yang tersebar antara Provinsi Lampung dan Banten dan (4) dokumen KLHS disusun secara paralel dengan finalisasi dokumen RTR KSN Selat Sunda. (Dit. TRP)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar