Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 22 Jul 2008, 00:00:00 WIB, 19 View , Kategori : Tataruang

YOGYAKARTA, KOMPAS - Dalam 20 tahun ke depan, 40 persen sawah-setara dengan 1,2 juta hektar-di Pulau Jawa terancam hilang dan kemiskinan semakin mengancam penduduk.

Selain itu, kekayaan ekologi Indonesia terancam punah akibat pengambilan keputusan dalam pembangunan dan perilaku manusia yang tidak prolingkungan hidup.

Hal tersebut dikatakan mantan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim dalam diskusi ”Tata Ruang Pulau Jawa” sekaligus peluncuran buku Bumiku Makin Panas, Penegakan Hukum Riwayatmu Kini, Menuju Kemapanan Lingkungan Hidup, dan Kearifan Lingkungan dalam Perspektif Budaya Jawa, Senin (21/7) di Yogyakarta.

Acara itu dihadiri Sekretaris Menneg Lingkungan Hidup Arief Yuwono, Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa Sudarsono, dan mantan Menneg Lingkungan Hidup Nabiel Makarim.

Luas sawah se-Jawa saat ini diperkirakan 3 juta hektar dengan produksi gabah sekitar 29 juta ton per tahun.

”Pembangunan dengan konsep megapolitan menyebabkan kekuatan ekonomi dan pasar tidak mengindahkan lingkungan dan merusak ekosistem,” ujar Emil.

Salah satu penyumbang terbesar kerusakan lingkungan adalah pembukaan jalur transportasi yang memakan tanah dan sawah rakyat. Ekspansi itu akan terjadi di Jabar, Jateng, dan Jatim.

Di Bali, kata Emil, sawah berganti menjadi resor dan vila demi pengembangan pariwisata. ”Sebanyak 30 persen sawah di Bali bisa hilang begitu pula subak. Padahal, Bali tanpa subak adalah Bali tanpa budaya,” katanya.

Berkurangnya luas sawah meningkatkan risiko krisis pangan di Indonesia. Dampak lain adalah petani kehilangan pekerjaan dan berpindah ke kota atau daerah yang dianggap lebih produktif. Akibatnya, muncul daerah kumuh yang justru membelenggu masyarakat dalam kemiskinan.

Pembicara lain, Arief Yuwono, menyatakan, bencana ekologis yang bisa terjadi puluhan tahun ke depan bukan hanya disebabkan persoalan teknis dan kelembagaan. ”Ini soal etika dan moral manusia. Sudah terjadi krisis moral dalam pengelolaan lingkungan hidup,” katanya.

Semua pihak, menurut Arief, masih bisa memperbaiki dua dimensi penting untuk membenahi lingkungan hidup, yakni dari manusianya dan ruang hidup manusia. Selain itu, diperlukan kajian tentang tata ruang untuk menyeimbangkan wilayah Jawa dengan luar Jawa sehingga pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat di Jawa. (SIN)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 13 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 17 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 12 Kali

Tuliskan Komentar