Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 28 Mei 2012, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Pada hari Rabu, 23 Mei 2012, kembali dilaksanakan rapat koordinasi kelompok kerja teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dalam pembahasan Rancangan Qanun (Raqanun) Kota Sabang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam di Gedung Ditjen SDA dan Ditjen Penataan Ruang Lt. 3, Kementerian Pekerjaan Umum, sebagai salah satu langkah mempercepat penyelesaian Perda RTRW Kabupaten/Kota. Rapat yang dipimpin oleh Direktur Perkotaan Ir. Joessair Lubis, CES ini, dihadiri langsung oleh Kepala Bappeda Kota Sabang beserta beberapa staf dan perwakilan dari Pemerintah Provinsi NAD, perwakilan anggota DPRD Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan dengan Kota Sabang, serta para perwakilan dari anggota Tim BKPRN.

Rapat ini diawali dengan penjabaran oleh Kepala Bappeda Kota mengenai gambaran singkat kondisi Kota Sabang secara umum maupun beberapa garis besar isi dari rancangan RTRW Kota Sabang yang telah disusun. Dalam pemaparannya, Kepala Bappeda Kota Sabang menjabarkan bahwa Kota Sabang termasuk ke dalam jalur pelayaran internasional sehingga lokasinya sangat strategis. Adapun tujuan RTRW Kota Sabang sendiri ini adalah “Mewujudkan Kota Sabang yang aman, nyaman, produktif, dan keberlanjutan serta menjamin keterpaduan pengembangan Kota Sabang sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas”. Dalam upaya mendukung perwujudan tujuan RTRW Kota tersebut, maka kemudian ditetapkan 4 kebijakan. Rencana pola ruang Kota Sabang terdiri dari kawasan budidaya dengan proporsi 56% serta kawasan lindung dengan proporsi 44%.

Dalam pembahasan RTRW Kota Sabang ini, berbagai masukan dilontarkan oleh para perwakilan anggota BKPRN. Pada dasarnya masukan-masukan tersebut mengarahkan agar Rancangan RTRW Kota Sabang ini dapat secara komprehensif melihat dan bersinergi dengan berbagai peraturan lainnya, seperti RPJPD, RPJMD, RTR Pulau, peraturan teknis dari Kementerian yang bersifat sektoral, serta kebijakan dari kementerian pusat yang ada pada wilayah Kota Sabang tersebut. Masukan-masukan tersebut kemudian menjadi krusial mengingat bahwa Kota Sabang merupakan salah satu Kota yang memiliki posisi geografis serta peran yang strategis karena berkedudukan sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) sekaligus PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) berdasarkan PP No.26 Tahun 2008 mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Disamping berbagai masukan dari para perwakilan anggota BKPRN tersebut, terdapat pula beberapa tanggapan serta klarifikasi yang dilontarkan dari para perwakilan Pemerintah Kota Sabang. Pada dasarnya mereka menerima semua masukan serta akan menindaklanjuti masukan tersebut, namun pihak Pemerintah Kota Sabang menyatakan pula bahwa mungkin tidak semua masukan bisa terakomodir, mengingat ada beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota. Tanggapan menarik lain dillontarkan pula oleh perwakilan Pemerintah Provinsi NAD. Mereka kembali meminta bahwa perlu adanya standarisasi dari BKPRN sehingga kelak apa yang akan mereka sampaikan ke daerah terkait ketentuan dalam penyusunan RTRW akan menjadi sama. (yd/cr)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 16 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar