Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 03 Apr 2012, 00:00:00 WIB, 13 View , Kategori : Tataruang

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyelenggarakan Acara Sosialisasi Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012 bertempat di Ruang Rapat SG 3-4 Bappenas, Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta. Acara sosialisasi tersebut diikuti oleh para pimpinan dan staf perencana di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Pembukaan acara sosialisasi dilakukan oleh Dr. Ir. Rr. Endah Murniningtyas, MSc, Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang mewakili Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah-Bappenas. Dua orang pembicara yang hadir dalam sosialisasi tersebut adalah: (i) Deputi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional/BPN, Dr. Ir. Yuswanda A. Temenggung, CES, DEA dan (ii) Ketua Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria/KPA, Usep Setiawan. Acara yang berlangsung dari pagi hingga siang tersebut dimoderatori oleh Staf Ahli Bidang Tata Ruang dan Kemaritiman-Bappenas, Ir. Bemby Uripto, MSc.

Acara sosialisasi UU No. 2/2012 ini bertujuan untuk: (a) meningkatkan pemahaman pimpinan dan staf di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas terhadap Undang-undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; dan (b) memperoleh masukan untuk penyusunan Perpes mengenai Penyelenggaraan Pengadaan Tanah.

Sebagaimana diketahui pada tanggal 14 Januari 2012 lalu telah diterbitkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum setelah melalui serangkaian proses pembahasan yang panjang antara Pemerintah dan DPR RI dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Dengan diterbitkannya UU tersebut diharapkan dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam pengadaan tanah. Beberapa permasalahan mendasar dalam proses pengadaan tanah selama ini antara lain: pertama, belum tersedianya aturan dasar, prinsip, prosedur dan mekanisme pengadaan tanah; kedua, belum ditetapkannya kelembagaan pengadaan tanah; ketiga, tidak adanya peraturan khusus pembiayaan pengadaan tanah; dan keempat, belum jelasnya kriteria kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kepentingan umum. Keempat permasalahan tersebut menjadi salah satu penghambat untuk mencapai tujuan pembangunan untuk kepentingan umum.

Selama ini pengaturan pengadaan tanah didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana. Sesuai Perpres tersebut, pengadaan tanah dilakukan oleh Pantia Pengadaan Tanah yang bersifat ad-hoc. Prosesnya sering terhambat oleh diskontinuitas anggaran. Selain itu, masalah lain yang sering muncul adalah definisi "pembangunan untuk kepentingan umum" yang masih banyak diperdebatkan. Dan yang lebih penting lagi, pengadaan tanah juga bersinggungan dengan isu hukum mendasar seperti hak azasi manusia, prinsip keadilan, prinsip keseimbangan antara kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Dalam kesempatan sosialisasi tersebut, Dr. Ir. Yuswanda A. Temenggung, CES, DEA menyampaikan beberapa hal penting, antara lain: (i) tahap perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan tahap yang sangat penting. Beliau memperkirakan sekitar 80 persen keberhasilan keseluruhan proses pelaksanaan pengadaan tanah ditentukan pada tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, pengadaan tanah harus dipastikan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Nasional/Daerah, Rencana Strategis, dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah; (ii) kekhawatiran mengenai ganti kerugian terhadap hak ulayat/masyarakat hukum adat. Pengaturan terkait dengan tanah hak ulayat sudah diakomodir pada Pasal 40 UU tersebut. Namun demikian, masih dibutuhkan pengaturan khusus untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik masyarakat adat.

Selanjutnya dalam sesi tanggapan, Usep Setiawan menyampaikan beberapa hal antara lain: (a) tahapan dan �tikungan� yang harus diperhatikan dalam pengadaan tanah adalah: (i) dalam penetapan lokasi masyarakat harus diberi kesempatan untuk menyatakan keberatan; (ii) dalam penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian masyarakat diberikan kesempatan untuk menyatakan keberatan; (iii) pelaksanaan seluruh Bab tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan; (b) hal-hal lain yang harus diperhatikan dengan terbitnya UU No. 2/2012 ini: (i) antisipasi reaksi kekecewaan dari kalangan dunia usaha; (ii) komitmen yang kuat untuk memastikan perlindungan dan pengakuan atas hak masyarakat tetap terlindungi secara optimal; (iii) efektivitas pelaksanaan untuk menyelesaikan konflik agraria; dan (c) reforma agraria tetap diperlukan untuk penanganan masalah-masalah pertanahan demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti pasca dilaksanakannya sosialisasi tersebut adalah: (a) Bappenas bersama Kantor Menko Perekonomian perlu mendorong BPN agar mempercepat proses penyusunan peraturan pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang berdasarkan UU ini dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) agar dapat ditetapkan pada Januari 2013. Saat ini draf Perpres sedang dibahas di Kemenko Perekonomian; (b) Bappenas perlu mendorong agar Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menyelesaikan dan menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan. Selain itu, mitra K/L di Bappenas perlu mendorong K/L agar dalam pengadaan tanah harus disusun sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan, baik itu RPJP, RPJM, RKP, dan Renstra KL; (c) Kementerian/Lembaga (K/L) yang memerlukan tanah sejak awal harus sudah mempersiapkan dokumen perencanaan dan persiapan pengadaan tanah dilakukan sebaik dan sematang mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (d) BPN perlu memperhatikan beberapa substansi terutama dalam beberapa aspek konsultasi publik, antara lain: (a) semangat untuk lebih berkeadilan, demokratis dan emansipatif; (b) penyampaian rencana pembangunannya secara jujur, utuh, jernih dan sistematis serta membuka ruang dialog bagi pihak lain; (c) penyampaian tanggapan oleh masyarakat yang berhak dapat dilakukan terbuka dan leluasa, dengan tetap obyektif dan proporsional; (d) proses dialog dilakukan dalam suasana kondusif dan persuasif dengan semangat kesetaraan dan kebersamaan semua pihak yang terlibat; (e) penyampaian proses, maksud dan tujuan dari rencana pembangunan merupakan milik bersama; (f) semua pihak yang terlibat mendapat kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan; dan (g) harus menghindari pendekatan yang sifatnya memaksakan kehendak, mengintimidasi, memanipulasi atau menggunakan kekerasan dalam menyampaikan maksud dan tujuannya. [ik]



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar