Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 21 Jul 2011, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Pada hari Jumat, 10 Juni 2011, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan, Bappenas menerima kunjungan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Tengah yang bermaksud untuk berkonsultasi mengenai Tata Ruang Kabupaten. Rombongan diterima langsung oleh Kasubdit Tata Ruang, Ir. Dwi Hariyawan, MA di Ruang 203, Gedung Madiun. Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bangka Tengah, Adet Mastur, SH menyampaikan bahwa pembangunan di Kabupaten Bangka Tengah sedikit terhambat akibat belum dapat ditetapkannya Perda RTRW karena masih menunggu persetujuan substansi kehutanan provinsi dari Menteri Kehutanan. Padahal pada bulan April 2011 lalu, kabupaten ini telah menerima persetujuan substansi dari Menteri PU atas dokumen Raperda RTRW-nya dan tinggal beberapa tahap lagi untuk dapat menetapkan Perda RTRW. Selain itu, Adet juga menyampaikan keluhan mengenai semakin sedikitnya kewenangan Bupati untuk mengelola daerahnya karena 56% kawasan Kabupaten Bangka Tengah merupakan kawasan hutan lindung dan 32%-nya merupakan kawasan pertambangan yang sudah tidak dapat diganggu gugat sehingga total luas wilayah yang dapat dikembangkan untuk pembangunan hanya sekitar 12%, belum termasuk amanat UU yang mengharuskan ketersediaan RTH publik sebesar 20%. 
  
Kasubdit Tata Ruang, Bappenas kemudian memberikan tanggapan atas berbagai pertanyaan dari para anggota dewan ini, bahwa penetapan RTRW kabupaten sebenarnya tidak perlu menunggu penetapan RTRW provinsi karena dengan adanya rekomendasi Gubernur maka itu sudah menjadi penanda bahwa muatan Raperda RTRW kabupaten sudah sejalan dengan RTRW provinsi. Mengenai kewenangan Bupati yang semakin berkurang atas daerah, Kasubdit Tata Ruang menyampaikan pertanyaan kembali kepada anggota dewan, apakah dengan 12% ini Kabupaten Bangka Tengah sudah dapat berkembang atau masih kurang, karena jika 12% ini masih banyak yang dapat dioptimalkan maka dengan luasan kawasan sebesar itu tidak menjadi masalah untuk saat ini. Kalaupun daerah ingin mengembangkan wilayahnya dan memanfaatkan sebagian kecil luasan kawasan lindung untuk pembangunan kawasan strategis ekonomi Tanjung Berikat sebagai contohnya, maka hal ini seharusnya sudah diajukan dalam usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang saat ini sedang dibahas oleh Tim Terpadu Kementerian Kehutanan. (MC)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar