Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Jun 2011, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

 

 

Konsultasi Triwulanan antara Bappenas dengan Bappeda Provinsi seluruh Indonesia kembali digelar untuk ke-empat kalinya di tahun 2010 pada Kamis, (16/12), pukul 09.00 – 17.00 WIB di ruang rapat SG 1 – 5, Bappenas, Jakarta. Pertemuan kali ini dihadiri oleh hampir seluruh Bappeda Provinsi se-Indonesia, dan menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

Dalam pemaparan dan pengarahan dari narasumber, dibahas enam topik penting terkait dengan perencanaan pembangunan, antara lain konsep pola musrenbangnas, konsep pola musrenbangda, pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2010, kebijakan transfer anggaran 2011, serta optimalisasi APBD dan persiapan APBD 2012. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Dr. Ir. Max Pohan, CES, MA, dalam laporannya mengatakan bahwa penyelenggaraan Temu Konsultasi Triwulanan Ke-4 Tahun 2010 yang merupakan kelanjutan dari Rapat Koordinasi Sinergi Pusat – Daerah mengenai revitalisasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) yang telah diselenggarakan pada bulan Oktober 2010 yang lalu bertujuan memantapkan konsep revitalisasi pelaksanaan musrenbang baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Diharapkan, temu konsultasi menjadi forum “brainstorming” dalam upaya memahami permasalahan pembangunan daerah dan mencari berbagai upaya mengatasi permasalahan pembangunan daerah tersebut.

Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana, MA, mengatakan bahwa pertemuan konsultasi triwulanan bertujuan untuk mengintensifkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah terutama dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN 2010 – 2014. Ibu Menteri menghimbau bahwa Bappeda perlu memperhatikan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan terutama dalam pencapaian tujuan MDGs, serta memperhatikan arahan Presiden untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional dan daerah dengan tetap meningkatkan mutu dan jangkauan layanan dasar.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA, sempat menjelaskan bahwa salah satu tindak lanjut dari Sembilan Direktif Presiden adalah perlunya Bappenas melakukan revitalisasi terhadap pelaksanaan musrenbangnas dengan memperhatikan beberapa hal:

1. Sesuai dengan amanat konstitusi, anggaran Negara menjadi instrument untuk mencapai tujuan nasional. Oleh sebab itu, politik perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan yang kana dicapai (Policy driven) dan tidak seharusnya dikendalikan oleh ketersediaan enggaran (budget driven).

2. Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dapat dicapai dengan langkah mengoptimalkan seluruh sumber daya (pemerintah, perbankan, dan swasta); dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan alokasi pengeluaran pemerintah, penyaluran kredit perbankan dan investasi swasta.

3. Revitalisasi musrenbangnas perlu ditempatkan dalam kerangka optimalisasi sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional, dan memperbaiki teknis perencanaan dan anggaran.

Di akhir temu konsultasi, setelah diperoleh beberapa masukan dari Bappeda Provinsi, dirumuskan tiga langkah tindak lanjut dengan memperhatikan berbagai masukan dan kesepakatan dari hasil Konsultasi Triwulanan IV Bappenas – Bappeda Provinsi seluruh Indonesia, yaitu: (1) Bappenas aklan segera melakukan perbaikan terhadap konsep revitalisasi musrenbangnas; (2) Kemendagri juga akan menindaklanjuti berbagai masukan untuk menyempurnakan pelaksanaan musrenbangda dan melakukan berbagai langkah penyempurnaan dalam pembahasan APBD; (3) Kemenkeu akan melakukan penyempurnaan pengelolaan kebijakan transfer daerah dan pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.

Kegiatan temu konsultasi triwulanan ini akan dilanjutkan pada tahun 2011 untuk secara konsisten menjaga sinergi antara pusat dan daerah khususnya dalam perencanaan pembangunan sesuai jadwal yang ditentukan.

 

 



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 14 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 18 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar