Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 22 Jul 2008, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, Kompas - Badan Pertanahan Nasional menentukan tiga syarat untuk pengelolaan Pulau Rempang, Galang, dan Pulau Galang Baru yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas di Kepulauan Riau.

Jika tiga syarat itu belum dipenuhi oleh pemerintah daerah dan Otorita Batam, BPN tidak akan memberikan hak pengelolaan lahan di kawasan tersebut.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto di Jakarta, pekan lalu. ”Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pemberian hak pengelolaan lahan (HPL) di Pulau Rempang dan Galang,” kata Joyo.

Ketiga syarat itu, lanjut Joyo, adalah kejelasan subyek hukum yang akan diberi HPL, kejelasan tata ruang di kawasan Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru, serta pelepasan status hutan oleh Menteri Kehutanan.

Dengan penetapan kawasan perdagangan bebas (FTZ) di Batam, Dewan Kawasan dan Badan Pengusahaan dibentuk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, diatur bahwa semua aset Otorita Batam beralih kepada Badan Pengusahaan.

Joyo menambahkan, selain kejelasan tata ruang di Pulau Rempang dan Galang, masalah kehutanan di Pulau Rempang dan Galang juga harus sudah jelas. ”Urusan hutan dengan Menhut harus sudah selesai dan jelas,” katanya.

Sebelum ketiga syarat itu dipenuhi oleh pemerintah daerah ataupun otoritas di daerah, menurut Joyo, BPN tidak akan memberikan HPL. ”Sampai sekarang, BPN belum memberikan HPL untuk Pulau Rempang dan Galang,” katanya.

Ditanya soal maraknya penggunaan lahan di Pulau Rempang dan Galang, Joyo mengatakan, hal itu tidak terkait dengan BPN. ”BPN belum mengeluarkan HPL. Perlu dicek, apakah penggunaan lahan itu sesuai dengan tata ruang atau tidak,” katanya.

Dalam PP No 46/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ditentukan enam pulau lainnya sebagai kawasan FTZ. Keenam pulau itu adalah Tonton, Setokok, Nipah, Rempang, Galang, dan Pulau Galang Baru.

Dalam PP No 46/2007 juga ditegaskan ketentuan pengalihan aset Otorita Batam kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, termasuk pengalihan pegawai Otorita Batam ke Badan Pengusahaan. Masalah pengalihan aset itu masih dibahas dewan kawasan dan pemerintah. (FER)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 15 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar