Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 08 Mei 2010, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Ir. Nana Apriyana, MT Dalam Acara PembukaanDalam rangka sinkronisasi dan koordinasi penataan ruang di daerah, maka diselenggarakan Konsolidasi Penataan Ruang Provinsi Papua Tahun 2010. Acara ini diselenggarakan selama 3 (tiga) hari, berlangsung tanggal 4 - 6 Mei 2010 bertempat di Swiss-BelHotel, Jayapura. Acara yang dibuka oleh Sekda Provinsi Papua tersebut di hadiri oleh anggota BKPRD Provinsi Papua dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se Provinsi Papua. Sementara sebagai narasumber dan pembicara hadir Ir. H. Gunawan, MA. Kasubdit Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Ditjen Bina Bangda, Departemen Dalam Negeri dan Ir. Nana Apriyana, MT Kasubdit Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan, BAPPENAS, Kasi Wilayah Dit FPRLH Ditjen Bina Bangda, Depdagri, dan Kasi Kawasan Dit FPRLH DItjen Bina Bangda, Depdagri.

Kegiatan Konsolidasi Penataan Ruang bertujuan untuk memantapkan Koordinasi dalam penyelenggaraan penataan ruang serta mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Melalui kegiatan Konsolidasi Penataan Ruang di Provinsi Papua, diharapkan terwujudnya RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota secara terpadu, terintegrasi serta mampu dijadikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan didaerah.

Arah, Kebijakan dan Tujuan

Ir. Nana Apriyana, MTPada kesempatan tersebut disampaikan kepada para peserta tentang Implementasi Permendagri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Evaluasi Raperda tentang RTR Daerah; Implementasi Permendagri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah; Kebijakan Penataan Ruang Nasional dan Daerah; dan Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Provinsi. Sementaraitu Ir. Nana Apriyana, MT menyampaikan beberapa hal terkait rencana pengembangan Pulau Papua diantaranya pengembangaan wilayah Papua menurut Draft RTR Pulau Papua diarahkan untuk hal sebagai berikut: mendukung peningkatan serta memperkuat persatuan dan kesatuan serta keutuhan kehidupan bangsa dan pertahanan negara; menempatkan hak ulayat di dalam penataan ruang sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat; memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien agar terhindar dari pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan; mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50% dari luas Pulau Papua, memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Papua melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat pertumbuhan wilayah; menampung berbagai kegiatan ekonomi; memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan; meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan; meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut; serta meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyerasikan laju pertumbuhan antarwilayah.

Sementara itu kebijakan pengembangan wilayah Papua 2010—2014 diarahkan pada 10 hal, yaitu: 1) Pengembangan sektor dan komoditas unggulan: a. mengembangkan sentra produksi pertanian (Papua); b. mengembangkan sentra produksi perikanan laut (Papua Barat); c.mengembangkan industri pengolahan perikanan laut (Papua Barat); d. mengembangkan potensi wisata bahari Raja Ampat dan wisata budaya; 2) Pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan : a. menciptakan kepastian hukum internasional atas pemanfaatan SDA pada landas kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif; b. mengelola kawasan perbatasan darat dengan memadukan pendekatan keamanan dan kesejahteraan; 3) Penguatan ekonomi daerah; 4)Peningkatan kesejahteraan rumah tangga miskin khususnya di perdesaan; 5) Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 6) Pengendalian HIV/AIDS; 7) Peningkatan kesadaran dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; 8) Peningkatan ketahan pangan di tingkat wilayah : a. meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan; b. memperkuat interaksi perdagangan antarwilayah; c.melaksanakan diversifikasi pangan; 9) Pelestarian dan pemanfaatan keragaman hayati di wilayah Papua dilakukan dengan strategi pengembangan mengarusutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan publik; 10) Peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi bencana alam dilakukan dengan strategi mengembangkan sistem mitigasi bencana.

Dan disampaikan juga 8 (delapan) tujuan pembangunan wilayah Papua 2010—2014 adalah: meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah Papua; meningkatkan aksesibilitas masyarakat Papua terhadap pelayanan publik dasar; mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Papua; mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan; melakukan transformasi struktural perekonomian di wilayah Papua yang didasarkan pada potensi dan keunggulan daerah; meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha; meningkatkan jumlah dan mutu sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon) yang menjangkau daerah-daerah tertinggal di wilayah Papua; dan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi khusus untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan wilayah Papua.



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 17 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar