Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 30 Jun 2009, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Sanur, Bali – Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Agenda Pembangunan Papua harus sinergis agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Karena perbedaan persepsi tak jarang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pembangunan. “Hal ini harus dijembatani untuk mendapatkan integrasi dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan diantara para pemangku kepentingan,” ujar Direktur Penataan Ruang Nasional Iman Soedradjat saat menyampaikan keynote speech pada acara Reorientasi Pembangunan Wilayah Pulau Papua, mewakili Direktur Jenderal Penataan Ruang (29/6/09).

RTRWN merupakan dokumen rencana pembangunan nasional yang meliputi struktur ruang dan pola ruang nasional. Sedangkan Agenda Pembangunan Papua meliputi: menata pemerintahan menuju good governance, membangun tanah Papua yang aman, damai dan sejahtera, serta meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar (infrastruktur).

Integrasi dan sinergi merupakan salah satu faktor kunci untuk mencapai keberhasilan dalam pengembangan wilayah. Selama ini, proses pembangunan yang dilakukan di daerah masih cenderung terkesan parsial, baik yang dilakukan oleh instansi pusat maupun daerah. Hal ini kemudian menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam pembangunan. “Inilah yang kemudian dicoba untuk dijawab melalui penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau/Kepulauan sebagai rencana rinci RTRWN” tegas Iman.

Penyusunan RTR Pulau Papua sesuai amanat Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. RTR Pulau Papua merupakan rencana rinci RTRWN, yang menjabarkan dan mengoperasionalkan RTRWN berbasiskan wilayah Pulau Papua. Muatan RTR Pulau Papua tidak berbeda dengan muatan RTRWN, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mensinkronkan prinsip dan strategi pembangunan nasional di Pulau Papua dan memetakannya secara spasial, tandas Iman lebih lanjut. Di samping itu, Iman juga menegaskan bahwa RTR Pulau Papua merupakan upaya perwujudan rencana struktur ruang dan pola ruang nasional di Pulau Papua.

Dalam acara terungkap 7 (tujuh) issu strategis yang perlu ditangani oleh pemangku kepentingan, diantaranya: i) keunikan suku-suku asli Papua dan keanekaragaman bahasa, ii) kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi masalah utama pembangunan, iii) adanya hak-hak ulayat terhadap setiap cm2 tanah Papua yang perlu dipertimbangkan, khususnya dalam pemetaan batas-batas wilayah administratif (antar Provinsi Papua dan Papua Barat, serta antara kabupaten/kota), iv) pengembangan kawasan perbatasan negara, v) pemanfaatan potensi sumber daya alam yang belum optimal, vi) issu pemekaran wilayah yang berpotensi menimbulkan permasalahan kendati pemekaran wilayah tersebut diatasnamakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat, serta vii) percepatan pembangunan infrastruktur yang menghubungkan antar daerah.

Lebih lanjut, Iman menyampaikan bahwa forum ini juga ditujukan untuk mengklarifikasi isu dan informasi kewilayahan yang belum terakomodasi dalam RTRWN. Hasil pertemuan ini akan ditindaklanjuti dalam penyempurnaan draft Raperpres RTR Pulau Papua yang telah disusun tahun 2004 lalu. Diharapkan, dalam prosesnya bisa mengakomodasi kepentingan daerah dan sektor dalam perwujudan pembangunan nasional, khususnya pengembangan Pulau Papua.

Dengan tingkat urgensi yang demikian tinggi, maka perlu dilakukan percepatan di dalam proses finalisasi draft Raperpres RTR Pulau Papua, agar dapat segera diproses untuk ditetapkan menjadi Peraturan Presiden. Sebagai sebuah dokumen yang diamanatkan Undang-undang, Raperpres RTR Pulau Papua bersifat mengikat dan akan berfungsi sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan program-program serta mengimplementasikan program-program pembangunan tersebut di Pulau Papua, tegas Iman. (dl/ibm)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar