Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 30 Jun 2009, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Nasrullah Nara

”Sejak saya berusia kanak-kanak, jalan poros Majene-Makassar sudah dikerjakan. Kini, sampai saya sudah punya anak pun, jalan itu masih juga terus dikerjakan,” ujar Farhan Matappa (30), tokoh pemuda Sulawesi Barat.

Ungkapan itu melukiskan ”langgengnya” kerusakan dan aktivitas perbaikan jalan trans-Sulawesi selama ini. Sejak dibuka 1970-an jalan poros pantai barat yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara itu tak kunjung mulus. Perbandingannya dengan jalan pantai utara Jawa atau trans-Sumatera ibarat bumi dan langit.

Jalan yang menghubungkan lima provinsi di Sulawesi itu panjangnya lebih dari 2.100 kilometer. Sepanjang tahun jalan ini akrab dengan perbaikan yang bersifat parsial dan tambal sulam. Hal ini kian tampak 10 tahun terakhir, ketika era otonomi berlaku, saat pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota saling lempar tanggung jawab.

”Jalan diperbaiki seadanya. Terkesan kerusakan tak dituntaskan agar muncul berkali-kali proyek perbaikan,” kata Farhan. Misalnya, jalan yang menghubungkan Sulsel ke Sulbar, terutama di ujung utara Kabupaten Pinrang menuju Polewali Mandar, Kabupaten Majene, sepanjang sekitar 200 km kini tak lagi mencirikan bentuknya sebagai lintas provinsi.

Permukaan aspal mengelupas dan hancur menyisakan permukaan tanah. Saat musim hujan tiba kondisi jalan selebar 6-7 meter tersebut membubur. Giliran musim kemarau tiba, debu pun beterbangan bercampur deru kendaraan.

Kerusakan seperti ini juga tersebar di wilayah Sulut antara Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow serta ruas Bitung-Gorontalo. Di jalur ini bukan kisah aneh jika jembatan dari batang kayu hanyut terbawa luapan air sungai.

Kepala Subdinas Tata Ruang, Bina Program, dan Pengendalian, Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Sulteng Yanmar Nainggolan mengatakan, dana dari APBD provinsi untuk pengadaan infrastruktur jalan hanya Rp 80 miliar-Rp 100 miliar per tahun.

Untuk pemeliharaan jalan, dengan biaya minimal Rp 10 juta/km, setiap tahun dibutuhkan dana hingga Rp 35 miliar. Menurut Yanmar, untuk peningkatan jalan, dibutuhkan biaya Rp 800 juta-Rp 1 miliar/km per tahun. Keluhan serupa dikemukakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sulut Alex Wowor.

Berbiaya tinggi

Rusaknya jalan antarprovinsi menambah beban masyarakat, terkait faktor distribusi barang. Data dari Bank Indonesia Makassar menunjukkan, rata-rata laju inflasi di Sulsel dan Sulbar beberapa bulan terakhir di atas 12 persen, lebih tinggi dari nasional (11,68 persen).

Ketua Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia Sulteng Farid Djafar Nassar mengakui, waktu tempuh pengiriman material dari Palu ke Buol, berjarak sekitar 400 km, membengkak dari 6 jam menjadi 15 jam. Ini membuat biaya operasional perjalanan membengkak dari Rp 2 juta menjadi dua kali lipatnya.

Pakar ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Halide, mengingatkan, infrastruktur memegang peran penting dalam perekonomian dan daya tarik investasi di sebuah kawasan. Aspek ini mencakup sarana transportasi, seperti jalan raya dan pelabuhan. “Ekonomi bergerak dinamis jika distribusi barang dan jasa serta mobilitas manusia lancar,” katanya.

Halide menilai infrastruktur jalan raya dan pelabuhan yang relatif memadai di Sulawesi cuma ada di Sulsel. Ini dipertegas oleh peran Kota Makassar sebagai pintu gerbang atau pusat pelayanan di kawasan timur Indonesia. Namun, semua itu mubazir jika akses distribusi barang dan jasa dari provinsi lainnya tidak lancar.

Buruknya kondisi jalan membuat hasil bumi yang merupakan komoditas unggulan di Sulawesi sulit mendapatkan nilai tambah. Kakao, misalnya. Ekspor tak optimal sebab jalan dan pelabuhan tak memadai. Untuk diolah sebagai produk industri pun sulit karena tak tersedianya pabrik pengolahan.

Total produksi kakao Indonesia mencapai 790.000 ton per tahun, terbesar kedua di dunia setelah Pantai Gading. Sekitar 80 persen kakao Indonesia bersumber dari Sulsel, Sulbar, Sulteng, dan Sultra.

Secara nasional, tahun 2007, ekspor kakao menyumbang devisa 950,6 juta dollar AS. Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengklaim sumbangan devisa itu terbesar ketiga setelah sawit dan karet.

Sayangnya, potensi itu tak memadai karena kendala infrastruktur. Eksportir kakao dari Sulteng, misalnya, mengeluhkan kondisi Pelabuhan Pantoloan, Palu, yang dinilai tidak layak sebagai pelabuhan ekspor. Dengan panjang dermaga 250 meter, dengan kunjungan kapal penumpang dan barang yang ramai, kapal kerap antre hingga lebih dari sepekan untuk bersandar.

Gudang di Palu pun mustahil mereka manfaatkan. Sebab, biasanya gudang itu digunakan untuk menampung pupuk dan semen. Jika eksportir di Palu mengalihkan lokasi pengangkutan ke Makassar, sama saja menguras modal dan laba usaha.

Sayangnya, janji perbaikan infrastruktur dari ketiga calon presiden, baik Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan M Jusuf Kalla, masih terlalu umum. Jalan trans-Sulawesi malah sama sekali tak disinggung. Padahal, trans-Sulawesi merupakan urat nadi perekonomian sekitar 16,5 juta penduduk Sulawesi.

Upaya memberi nilai tambah bagi hasil bumi yang melimpah selama ini nyaris tak berujung pada industri olahan. Sebab, keterbatasan infrastruktur membuat investor tak terlalu berminat berinvestasi di industri pengolahan.

Selain kakao yang diekspor mentah, sejumlah hasil bumi dari Sulawesi juga tak sempat diolah sebelum dieskpor, termasuk rumput laut yang mencapai 640.296 ton per tahun.

Berbasis pertanian tradisional di pantai barat dan timur, Sulsel mengklaim sebagai produsen rumput laut terbesar di Indonesia. Dari pesisir Sulsel juga dihasilkan udang 17.800 ton per tahun.

Listrik pun krisis

Achmad Herman, dosen Sosiologi dari Universitas Tadulako, Palu, mengingatkan, selain masalah transportasi, krisis listrik juga tidak kalah peliknya mendera Sulawesi. Ia gusar dengan pemadaman listrik yang dalam sehari sampai tiga kali. Durasi pemadaman sampai lebih dari lima jam, tak peduli apakah itu malam atau siang.

Sejumlah komputer di kampus rusak, karena loncatan arus listrik yang tak terukur. Pemadaman listrik yang berdurasi panjang juga berdampak pada perilaku dan kebiasaan masyarakat. Dalam nada guyon, ia menyatakan, tak perlu heran program keluarga berencana di daerah ini menjadi mundur. ”Di tengah minimnya sarana hiburan, lampu sering padam, bisa jadi aktivitas keluarga lebih banyak di tempat tidur,” katanya.

Data dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Sulteng menunjukkan bahwa sejak 2007 angka kelahiran di provinsi itu mencapai 3,3. Padahal, tahun 2000, hanya 3,08. Di Sulbar, BKKBN setempat melansir angka kelahiran saat ini mencapai 3,6.

Ketersediaan jalan, pelabuhan, listrik merupakan kunci utama menggerakkan perekonomian masyarakat, terlebih untuk daerah yang kaya potensi alam.



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 20 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar