Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 11 Mei 2009, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

Jakarta - Konversi hutan lindung di Pulau Jawa – Bali terus berlanjut dengan laju 19.000 hektar per tahun dan hingga 2004 luas hutan hanya tersisa 23% dari luas daratan. Hal ini menyebabkan berkurangnya daerah resapan air, kekeringan atau kelangkaan air di musim kemarau, namun terjadi banjir dan tanah longsor pada musim hujan. Upaya perwujudan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% dari luas ekosistem Pulau Jawa–Bali dan perairannya menjadi tantangan bagi pembangunan Pulau Jawa-Bali yang berkelanjutan.

“Untuk itu perlu adanya kebijakan untuk secara ketat memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan, serta pengendalian fisik kawasan perkotaan dan industri pengolahan yang boros air, lahan, dan sumber pencemaran lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan” ujar Ruchyat Deni, Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum dalam workshop mengenai Tantangan Pengembangan Pulau Jawa Bali yang Berkelanjutan beberapa waktu lalu.

Ruchyat menjelaskan, substansi Raperpres RTR Pulau Jawa Bali diharapkan dapat menjawab isu strategis dan kondisi obyektif pulau Jawa Bali, diantaranya mempertahankan Pulau Jawa Bali sebagai lumbung pangan nasional, pengendalian fisik kawasan perkotaan dan urban sprawl, pengendalian industri pengolahan yang boros air, lahan, dan sumber pencemaran lingkungan, perwujudan kawasan lindung Pulau Jawa-Bali minimal 30% dari luas ekosistem Pulau Jawa-Bali dan perairannya, serta percepatan keseimbangan pengembangan wilayah Pantai Selatan dan Pantai Utara dengan memperhatikan keberadaan kawasan lindung dan rawan bencana.

“Para Kepala Bappeda se-Pulau Jawa Bali pada intinya menyetujui substansi dan telah sepakat untuk mengusulkan Raperpres RTR Pulau Jawa Bali, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Presiden, sesuai mekanisme Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN),” tegas Ruchyat.
Dalam kesempatan terpisah, Prof. DR. Dorojatun Kuntjoro-Jakti menyampaikan perhatian yang besar terhadap pengembangan Pulau Jawa Bali, khususnya terhadap pembangunan infrastruktur kebinamargaan. Pembangunan wilayah Pulau Jawa Bali harus dipandang sebagai “wilayah dengan tata ruang yang utuh” yang menekankan proses sinergis antara Pulau Jawa dan Pulau Bali (termasuk di dalamnya Pulau Madura).

Lebih lanjut Dorojatun menjelaskan, pembangunan Pulau Jawa Bali bejalan dengan pesat, terutama dengan akan selesainya pembangunan Jembatan Suramadu, beberapa proyek pembangunan jalan tol di Pulau Jawa, modernisasi jaringan jalur kereta api, serta dengan direncanakannya pembangunan Jembatan Selat Sunda. Hal ini membuka kemungkinan Pulau Jawa Bali menjadi sebuah Mega Region, seperti Boston-Washington (Boshwash), Chicago-Pittsburg (Chipitts), San Fransisco-San Diego (Sansan), Tokyo-Yokohama, dan Shenzen-Hongkong dalam beberapa dasawarsa ke depan.
Dukungan jaringan jalan juga sangat diperlukan untuk mendukung sistem ferry besar sebagai jembatan besar dari Pulau Jawa langsung ke Lombok, menghindari beban lalu lintas di Pulau Bali sesuai dengan RTR Pulau Jawa Bali yang saat ini sedang disusun oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang.

Menanggapi penyataan Prof. DR. Dorojatun Kuntjoro-Jakti tersebut, Ruchyat mengungkapkan masukan-masukan ini perlu segera ditindaklanjuti dalam penyempurnaan draft Raperpres RTR Pulau Jawa Bali. Hal ini agar RTR Pulau Jawa-Bali dapat segera ditindaklanjuti oleh tim pelaksana BKPRN dengan para Gubernur se-Pulau Jawa Bali, sebelum disampaikan ke Sekretariat Kabinet, Diharapkan pada tahun 2009 ini, draft-nya selesai dan Raperpres ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Presiden.(dl/ibm)



ARAH PENGEMBANGAN PULAU JAWA BALI DISEPAKATI
, 11 Mei 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 16 Kali

Tuliskan Komentar