Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 11 Mei 2009, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

JAKARTA -. Jawa Tengah merupakan provinsi keempat dari tujuh provinsi se-Jawa Bali yang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nya telah memasuki tahap persetujuan substansi. Konsep lahan pertanian berkelanjutan mengemuka pada pembahasan persetujuan substansi tersebut. “Sawah lestari harus bisa dipertahankan, dan dijaga agar tidak terjadi konversi”, papar Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Boedi Setyana, pada pembahasan persetujuan subtansi materi teknis RTRW Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan di Departemen Pekerjaan Umum, beberapa waktu lalu.

Menurut Boedi, mempertahankan sawah agar tidak terjadi konversi sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah, agar provinsi Jawa Tengah dapat berfungsi sebagai penyangga ketahanan pangan nasional. Upaya tersebut antara lain diperkuat melalui pencantuman catatan mengenai status dan luas lahan pertanian berkelanjutan pada sertifikat tanah.

Sementara itu, Direktur Penataan Ruang Wilayah II Sri Apriatini Soekardi mengatakan bahwa upaya tersebut sangat baik untuk mempertajam aspek pengendalian pemanfaatan ruang dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah.

Narasumber lain dari Direktorat Penatagunaan Tanah, Badan Pertanahan Nasional, Agus Wiyana menegaskan bahwa pasal berisi larangan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan perlu dicantumkan dalam Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah.

Lebih lanjut Boedi mengungkapkan, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah mencatat bahwa luas lahan sawah di provinsi tersebut pada tahun 2008 sebesar 1.054.903 Ha. RTRW Provinsi Jawa Tengah menetapkan bahwa 983.598 Ha atau 93 % dari luas lahan sawah keseluruhan harus tetap dipertahankan sebagai lahan pertanian berkelanjutan. Sementara itu sebesar 20.055 Ha (2 %) lahan sawah dapat dialihfungsikan dengan syarat dan 42.448 Ha (4 %) sisanya boleh dialihfungsikan.

Menanggapi kebijakan alih fungsi lahan sawah, Kasubdit Perencanaan Penatagunaan Tanah Badan Pertanahan Nasional, Moshedayan Pakpahan menegaskan bahwa kriteria yang mendasari alih fungsi lahan pertanian harus dikaji secara mendalam, sehingga alih fungsi tidak berdampak buruk pada kondisi kawasan di sekitarnya. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa alih fungsi yang akan dilakukan harus benar-benar dipastikan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. (WRD/ibm)



RTRW Provinsi Jawa Tengah Usung Kebijakan Lahan Pertanian Berkelanjutan
, 11 Mei 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 16 Kali

Tuliskan Komentar