Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 11 Mei 2009, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

JAKARTA – Mewujudkan tata ruang wilayah provinsi yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing menuju Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia 2025, merupakan tujuan penataan ruang Provinsi Jawa Barat. “Kami harus menjadikan tata ruang wilayah Jawa Barat ini lebih baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, namun tetap dapat berkompetisi”, demikian dikemukakan oleh Kepala Bidang Fisik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Dicky Syahromi dalam pembahasan persetujuan substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat oleh Tim Teknis Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) di Departemen Pekerjaan Umum, beberapa waktu yang lalu.

Lebih lanjut Dicky memaparkan, salah satu masalah yang mencolok adalah besarnya tekanan terhadap tata guna lahan. ”Dalam kurun waktu 10 tahun (1994-2005) telah terjadi pertumbuhan kawasan permukiman hampir sebesar 110%”, ujar Dicky. Menurutnya hal tersebut terjadi seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk.

Ia juga menambahkan bahwa luas kawasan hutan di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan yang signifikan, yaitu hutan primer sebesar 30 % dan hutan sekunder sebesar 26 %. “Hampir 18.000 Ha lahan per tahun di Provinsi Jawa Barat dijadikan lahan terbangun. Oleh karena itu pembangunan harus kami atur kembali untuk efisiensi ruang dan untuk keberlanjutan pembangunan itu sendiri”, Dicky menegaskan.

Untuk mendukung upaya tersebut, Provinsi Jawa Barat menetapkan diri sebagai Green Province melalui Perda RTRW-nya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penetapan kawasan lindung sebesar 45 %. ”Dari target 45% kawasan lindung, saat ini baru tercapai 27,5 %. Masih ada 17,5 % lagi yang belum tercapai”, ujar Dicky. Sebagai salah satu upaya untuk memenuhi target 45% kawasan lindung di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Kuningan telah menetapkan diri sebagai kabupaten konservasi.

Kebijakan Green Province tidak hanya seputar penetapan 45% kawasan lindung, melainkan juga kepada penekanan bahwa aktivitas apapun harus dilakukan dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan. Kebijakan Green Province juga mengedepankan penggunaan bioenergi, pengalokasian ruang untuk mendukung ketahanan pangan, dan penetapan lahan pertanian berkelanjutan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sedang merancang Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis, dimana 70% anggarannya akan dialokasikan untuk revitalisasi wilayah DAS prioritas yang ada di Provinsi Jawa Barat, papar Dicky.

Menanggapi pemaparan dari Bappeda Provinsi Jawa Barat, Direktur Penataan Ruang Wilayah II Sri Apriatini Soekardi menyampaikan bahwa kebijakan dan strategi dalam RTRW provinsi Jawa Barat hendaknya mendukung perwujudan semangat Green Province yang telah ditetapkan. Selain itu, mekanisme insentif-disinsentif perlu dikaji lagi terkait dengan kebijakan kawasan lindung di Provinsi Jawa Barat sebesar 45% dari luas wilayah. Insentif dapat diberikan kepada wilayah pengembangan yang porsi kawasan lindungnya lebih besar daripada kawasan budidayanya. Mekanisme ini perlu segera ditetapkan sebagai arahan bagi kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, tegas Sri.

Saat ini RTRW Provinsi Jawa Barat masih dalam tahap proses penyempurnaan substansi teknis untuk mendapatkan rekomendasi dari Menteri Pekerjaan Umum. (WRD/ibm)



RTRW Provinsi Jawa Barat Bertekad Wujudkan Green Province
, 11 Mei 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 15 Kali

Tuliskan Komentar