Minggu, 29 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Mei 2009, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

JAKARTA - Dengan berlakunya Undang-undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, Pemerintah Daerah Provinsi Bali sedang melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah provinsinya. "Dalam penyesuaian Perda RTRW Provinsi Bali, fungsi utama kawasan baik kawasan lindung maupun budidaya tidak mengalami banyak perubahan. Penyesuaian lebih kepada aspek-aspek yang bersifat administratif, misalnya sanksi”, demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali I Nengah Suarca pada rapat pembahasan persetujuan substansi Raperda RTRW Provinsi Bali di Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, akhir Maret yang lalu.

Penyesuaian RTRW Provinsi Bali merupakan cita-cita untuk mewujudkan ruang yang dinamis dalam suatu kesatuan tata lingkungan berlandaskan kebudayaan Bali yang dijiwai agama Hindu, serta tetap memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagai pengamalan Pancasila. Tri Hita Karana mempunyai makna tiga unsur pembentuk kesejahteraan yang memiliki filosofi penyeimbang dan pengharmonis antara Prahyangan (Tuhan) selaku jiwa, Pawongan (Penghuni) selaku tenaga dan Palemahan (Lahan / Lingkungan Fisik ) selaku raga.

Selaras dengan semangat tersebut, pemerintah Provinsi Bali juga telah menetapkan one island management yaitu pengelolaan Pulau Bali yang berbasis Tata Ruang. One island management ditetapkan sebagai respon terhadap desakan perkembangan wilayah yang cenderung kapitalistik dan cenderung pro pasar. Disamping itu kebijakan ini juga merupakan upaya untuk merespon adanya degradasi budaya spiritual dan degradasi ekologi di Provinsi Bali.

“Untuk sektor unggulan, Bali masih tetap mengandalkan pariwisata, industri kecil, dan pertanian, dengan budaya lokal sebagai aset penunjang pengembangan sektor-sektor unggulan tersebut”, tambah Nengah Suarca. Pada rancangan RTRW Provinsi Bali, ditetapkan 16 kawasan pariwisata dan 5 obyek daya tarik wisata (ODTW).

Rancangan RTRW Provinsi Bali juga menetapkan kawasan lindung seluas 35,2 % dan kawasan budidaya seluas 64,7% dari luas wilayah Provinsi. Kawasan lindung antara lain meliputi hutan lindung, kawasan resapan air, cagar alam, dan kawasan rawan bencana. Sementara itu kawasan budidaya terdiri dari kawasan permukiman, hutan produksi, kawasan pertanian, industri, pariwisata, dan pertambangan. Kawasan pertanian tetap mendominasi dengan luas 54,1 % dari luas Provinsi Bali.

Selain itu, rancangan RTRW Provinsi Bali juga mengetengahkan tentang kawasan strategis nasional dan penetapan kawasan strategis provinsi. Salah satu kawasan strategis nasional yang ada di provinsi Bali adalah kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita ) yang dikembangkan sebagai pusat pariwisata bertaraf internasional berbasis budaya lokal namun tetap mempertahankan lahan pertanian.

Menanggapi pemaparan dari Bappeda Provinsi Bali, Direktur Penataan Ruang Wilayah II Sri Apriatini Soekardi menyampaikan bahwa RTRW Provinsi Bali harus dapat secara eksplisit menuangkan arah pengembangan Provinsi Bali sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan yaitu One Island Management. RTRW Provinsi Bali juga diharapkan dapat memayungi RTRW kota/kabupaten di bawahnya yang sudah selesai disusun terlebih dahulu.

Dalam pembahasan yang dihadiri oleh Tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) itu, mengemuka beberapa masukan untuk penyempurnaan materi teknis Raperda RTRW Provinsi Bali. Mengingat RTRW Provinsi Bali telah sampai pada tahap proses persetujuan substansi dari Menteri Pekerjaan Umum, diharapkan Pemerintah Provinsi dapat memperbaiki kembali RTRW provinsinya sesuai dengan tanggapan dari para anggota BKPRN dan menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang diamanatkan oleh UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (SK/LH/WRD)



Provinsi Bali Melakukan Penyesuaian RTRW Menuju One Island Management
, 06 Mei 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 18 Kali

Tuliskan Komentar