Sabtu, 28 November 2020, WIB
Breaking News

, 23 Apr 2009, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, Kompas - Pemerintah memilih memperketat pengawasan melalui mekanisme analisis mengenai dampak lingkungan daripada melindungi hutan lindung dari aktivitas tambang.

”Risiko lingkungannya dicegah melalui amdal. Harus dilihat dan dikaji lebih detail,” kata Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan Masnellyarti Hilman di Jakarta. Selain menekankan pengetatan amdal, Kantor Menneg LH meminta investor menukar lahan tambang dengan lahan baru yang kurang lebih sama karakternya.

Seperti diberitakan kemarin, pemerintah segera menerbitkan peraturan presiden tentang pertambangan bawah tanah di hutan lindung. Alasannya, memberi payung hukum aktivitas tambang di bawah tanah.

Fokus pada amdal juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Sonny Keraf yang juga mantan Menneg LH. ”Amdalnya harus rigid dan komprehensif,” katanya. Ia mengakui, hal itu memang berisiko bagi lingkungan. Namun, itulah yang harus dilakukan karena secara hukum memang legal.

Dihubungi terpisah, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maemunah mengatakan, rencana peraturan presiden yang mengizinkan pertambangan di hutan lindung menunjukkan pemerintah tidak sensitif terhadap rakyatnya. Pasalnya, bencana datang silih berganti akibat kerusakan ekologis yang parah.

”Rencana itu tidak masuk akal di tengah kondisi faktual sekarang. Kawasan mana lagi yang akan dibagi-bagi untuk tambang?” katanya. Yang dibutuhkan saat ini adalah menata sektor pertambangan yang selama ini tidak diurus dengan baik.

”Buatlah pengelolaan tambang yang lebih rasional daripada sekadar keluarkan izin. Sejauh ini, pengelolaan tambang Indonesia masih primitif dengan menjual bahan mentah,” katanya.

Persoalan gambut

Secara terpisah pada Festival Orang Rawa Gambut Se-Indonesia yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, diyakini pengelolaan kawasan gambut melupakan keberadaan masyarakat yang sebenarnya memiliki hak dan kearifan pengelolaan. Pengabaian hanya akan menumbuhkan dan memperpanjang konflik horizontal maupun vertikal.

”Faktanya, banyak warga yang kian menghadapi kesulitan setelah perkebunan masuk,” kata Galih, salah satu pendamping warga sekitar gambut dalam paparan lokakarya Festival Orang Rawa Gambut Se-Indonesia yang diselenggarakan Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK).

Sering kal, warga dihadapkan pada pilihan sulit. Di satu sisi ingin bertahan dengan mengembangkan pengelolaan non kayu, tetapi di sisi lain tidak ada dukungan. Pemerintah memberi jalan bagi eksploitasi lahan gambut bagi industri perkebunan skala besar berikut insentifnya.

Di lapangan, masuknya perkebunan diikuti modernitas yang berdampak pada mahalnya barang-barang kebutuhan warga, sedangkan pendapatan warga asli yang menjadi petani atau buruh tak seberapa. ”Di sisi lain, kebutuhan warga yang sebelumnya tersedia di alam telah menghilang seiring alih fungsi hutan,” kata Koordinator KpSHK Muhammad Djauhari.

Kini, jutaan hektar hutan gambut berubah fungsi menjadi perkebunan sawit mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. ”Yang terjadi, warga asli tetap saja miskin,” katanya.

Namun, penilaian itu dibantah kalangan pengusaha sawit. Keberadaan industri dinilai turut membuka keterisolasian, menyejahterakan, dan memberi masa depan.

Menurut Direktur Sawit Watch Abetnego Tarigan, ada kekeliruan pemerintah dalam melihat lahan gambut. Keberadaan puluhan juta hektar lahan gambut hanya dilihat sebagai cadangan lahan telantar. (GSA)



Pengawasan Tambang Melalui Amdal
, 23 Apr 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 15 Kali
Bawah Hutan Lindung Diizinkan Ditambang
, 22 Apr 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 16 Kali
Hutan Lindung Diajukan Jadi Tahura
, 11 Mar 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 15 Kali

Tuliskan Komentar