Senin, 23 November 2020, WIB
Breaking News

, 22 Apr 2009, 00:00:00 WIB, 13 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, Kompas - Penataan kawasan Kemang, Jakarta Selatan, dari permukiman penduduk menjadi kawasan komersial hingga kini masih belum jelas. Sejauh ini Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo belum memutuskan jadi-tidaknya rencana perubahan peruntukan tersebut.

Padahal, Dinas Tata Ruang DKI Jakarta telah mengkaji ulang perubahan peruntukan tersebut dan akan selesai pekan depan. ”Sejauh ini saya belum mengambil keputusan mengenai Kemang. Yang ada hanyalah kajian-kajian yang memungkinkan kawasan itu berubah,” kata Fauzi.

Menurut Fauzi, penataan kawasan Kemang tak akan dilakukan sebelum ada keputusan dari Gubernur DKI Jakarta selaku pemimpin provinsi. ”Yang akan diberlakukan adalah yang diputuskan gubernur,” ujar Fauzi.

20 persen

Secara terpisah, Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Wiriatmoko menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mengkaji ulang penataan Kemang sebagai kawasan komersial.

”Sebelumnya sudah ada kajian tata ruang Kemang sebagai kawasan komersial. Tetapi, ada perubahan yang dilakukan sehingga kajian awal harus dikaji lagi. Pekan depan diharapkan kajian tersebut sudah selesai,” kata Wiriatmoko.

Dalam kajian itu, kata Kepala Dinas Tata Ruang, bangunan-bangunan di kawasan tersebut harus memiliki koefisien dasar bangunan sebesar 20 persen. Artinya, luas bangunan hanya 20 persen dari keseluruhan luas tanah.

”Kawasan ini akan dijadikan kampung modern. Makanya, bangunan yang ada di Kemang ini boleh berlantai dua sampai tiga. Maksimal tiga lantai. Tidak boleh lebih dari tiga lantai,” ujar Wiriatmoko.

Menurut dia, di kawasan komersial tersebut boleh didirikan apartemen. Namun, apartemen itu harus mengikuti aturan yang berlaku, yakni selain koefisien dasar bangunan 20 persen, juga fasilitas parkir harus sesuai dengan jumlah unit apartemen yang dibangun.

”Fasilitas parkir tidak boleh lagi berada di badan jalan seperti yang terjadi selama ini, tetapi harus di belakang atau di dalam kawasan satu bangunan,” ujar Wiriatmoko. Menurut dia, penataan parkir ini merupakan salah satu kajian yang sedang dibahas ulang.

Harus ditertibkan

Gubernur menegaskan, selama dalam pengkajian kawasan tersebut, semua pembangunan yang tidak mengantongi izin harus dihentikan.

”Pembangunan yang mengantongi izin silakan diteruskan. Tetapi yang tidak mengantongi izin harus dihentikan,” papar Gubernur.

Hal senada dikatakan Wiriatmoko. ”Yang harus menertibkan bangunan-bangunan tidak berizin ini adalah instansi yang berwenang mengawasi pembangunan. Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan yang seharusnya menertibkan itu,” ungkap Wiriatmoko. (PIN)



Dilema Kemang, untuk Komersial atau Permukiman?
, 22 Apr 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 13 Kali
Penataan Kawasan Kemang Belum Jelas
, 22 Apr 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 13 Kali
Ciri Khas Kemang Hilang
, 20 Mar 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 15 Kali

Tuliskan Komentar