Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 22 Apr 2009, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

YUNI IKAWATI

Kompas - Sungai adalah sumber air bagi kehidupan sekaligus kesejahteraan manusia. Namun, pengelolaan daerah aliran sungai yang keliru dapat menimbulkan petaka silih berganti: banjir bandang, longsor, dan kekeringan. Mengatasinya, Brantas adalah contoh yang baik pengelolaan DAS.

”...Musim kemarau ...tak seberapa airmu... Di musim hujan air mengalir sampai jauh....”

Penggalan bait lagu ”Bengawan Solo” gubahan Gesang lebih setengah abad lalu menyiratkan tajamnya fluktuasi debit di sungai terpanjang di Pulau Jawa ini pada musim hujan dan kemarau. Penelitian pola hujan yang dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi menemukan buktinya.

Dengan curah hujan tinggi, rata-rata 2.100 milimeter per tahun, sekitar 80 persen jatuh pada November hingga April. Curah hujan di hulu—kurang lebih 3.000 mm per tahun—di Gunung Lawu dan Merapi dua kali lipat daripada di bagian hilir.

Daya redam

Menghadapi pola cuaca seperti itu dituntut daya redam tinggi, terutama di hulu. Sungai dengan panjang hingga 600 km itu selain melewati 6 pegunungan juga melintasi 17 kabupaten dan 3 kota di Jateng dan Jatim.

Curah hujan tinggi dapat diredam jika kawasan hulu berhutan lebat. Kawasan hutan di DAS Bengawan Solo tinggal 13,7 persen dari luas 16.100 kilometer persegi. ”Ketentuan Undang- Undang Tata Ruang yaitu hutan 30 persen kawasan DAS,” ujar Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Bidang Mitigasi Bencana dan Sumber Daya Lahan BPPT.

Kawasan hutan hulu Bengawan Solo umumnya telah terkonversi menjadi perkebunan lahan kering dan permukiman. Itu terkait kepadatan penduduk—17,5 juta jiwa (2005), kepadatan 1.087 jiwa per km2.

Akibatnya muncul sederet bencana: banjir, kekeringan atau krisis air, tanah longsor dan erosi di hulu serta sedimentasi di hilir atau muara sungai. Belakangan bencana itu melanda beberapa kali dalam setahun.

Tahun 1969 lewat Proyek Penghijauan Departemen Pertanian, DAS Bengawan Solo coba diperbaiki. Dilanjutkan dengan proyek Upper Solo Watershed Management and Upland Development Project.

Pengelolaan DAS itu hanya mengutamakan aspek fisik yang mahal. ”Salah satu sumber kegagalannya adalah tidak adanya pemeliharaan setelah proyek berakhir,” ujar Sutopo yang juga peneliti hidrologi.

Pengelolaannya top-down tanpa partisipasi masyarakat dan tidak ada nilai ekonomis jangka panjang. Begitu masa bakti proyek pemberian subsidi dan modal usaha tani habis, petani tidak mampu lagi menerapkan teknologi konservasi.

Karena itu, di masa depan perlu pendekatan partisipatoris, melibatkan masyarakat lokal. Di awali dengan pemilihan, perancangan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan untuk pengelolaan DAS. Sistem ini akan menumbuhkan persepsi, pola sikap dan pola berpikir warga lokal, juga teknologi lokal (indigenous knowledge and technology) yang mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pada pengelolaan DAS, sesuai kepentingan lokal.

Untuk menekan berlanjutnya bencana banjir dan tanah longsor di berbagai DAS, menurut Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sugeng Tri Utomo, perlu komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan rehabilitasi lahan, melibatkan masyarakat sepanjang DAS.

Kebijakan moratorium hutan saja tak cukup, tetapi harus ada gerakan penanaman hutan kembali, melibatkan semua pihak.

DAS Brantas

Selama ini pengelolaan DAS Kali Brantas Jatim merupakan contoh yang baik sebagai pengelolaan sungai secara terpadu, dari hulu hingga hilir, meski belakangan di hulu terjadi pembalakan liar.

Pola pengelolaan Perum Jasa Tirta I lalu diadopsi DAS Citarum, Jabar, terutama Bendungan Jatiluhur. ”Belakangan akan diterapkan pada DAS Bengawan Solo,” urai Sutopo.

Sungai sepanjang 320 km ini memiliki DAS seluas sekitar 12.000 km2, melalui kaki Gunung Semeru dan Kelud, 234 kecamatan di 10 kabupaten dan 6 kota. Ada 8 waduk besar-kecil yang multifungsi: pembangkit listrik, pengendali banjir, dan pengairan 303.161 hektar sawah. Juga sebagai pemasok air bersih untuk air minum bagi 42,8 persen penduduk Jatim (15,5 juta jiwa). Pengelolaan DAS Brantas menghasilkan gross regional domestic product Rp 150,6 miliar, yaitu 59 persen GDRP Jatim.

Dengan pengelolaan terpadu dengan prinsip satu sungai satu manajemen, pemanfaatan air sungai bisa optimal guna berbagai keperluan. Sungai mampu menyejahterakan masyarakat sepanjang DAS, bukan menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan.



Brantas Contoh Mengelola DAS
, 22 Apr 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 15 Kali

Tuliskan Komentar