Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 08 Apr 2009, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Ketika bencana seperti banjir, longsor, atau tsunami terjadi, barulah kita terhenyak akan pentingnya panduan pembangunan yang disebut penataan ruang, walau selama ini sering diabaikan.

Kejadian runtuhnya tanggul di Situ Gintung Ciputat, Tangerang Selatan, Banten (27/03/2009) yang kemudian mengakibatkan bencana banjir bandang merusak daerah hilir sampai masuk ke Kali Pesanggrahan dan menelan seratusan korban jiwa itu merupakan peringatan yang terlalu mahal dalam memahami akan pentingnya konsistensi pelaksanaan penataan ruang di setiap daerah kabupaten/kota. “Apabila kita mematuhi tata ruang, dan sepenuhnya mengikuti larangannya dalam membangun seperti di lokasi bantaran sungai dan sekitar tanggul situ, korban harta benda dan jiwa tentu tidak akan sebanyak yang kemarin, atau bahkan bisa tidak ada”, ujar Imam S Ernawi, Direktur Jenderal Penataan Ruang Departemen PU di Jakarta.

Imam menambahkan, dengan telah terbitnya UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti UU No. 24/1992, setiap pemerintah daerah provinsi berkewajiban untuk segera menyelesaikan revisi RTRWnya tahun ini, dan pemda kabupaten/kota diberi tenggat waktu penyelesaian RTRWnya sampai tahun 2010. Namun sayangnya, sampai saat ini, sesuai data di Ditjen Penataan Ruang, masih terdapat 121 kabupaten dan 25 kota di Indonesia yang sama sekali belum memulai proses revisi RTRW tersebut. Di kawasan metropolitan Jabodetabekjur saja, Provinsi DKI dan Banten masih secara internal mereview RTRWnya, sedangkan Jawa Barat lebih maju yaitu sedang proses pembahasan substansi. Kabupaten Bekasi, Tangerang, dan Cianjur juga sedang mereview RTRWnya, baru RTRW Kabupaten Bogor yang sudah diperdakan. Untuk kota, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok juga sedang merevisi RTRWnya, hanya Tangerang Selatan sebagai kota pemekaran yang belum mulai menyusun. Hal ini jelas menunjukkan betapa masih terbatasnya perhatian sebagian pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan penataan ruang. “Bagaimana akan bicara pengendalian pembangunan yang efektif, rencananya saja (RTRW) yang sudah semestinya segera direvisi ternyata juga belum dilakukan”. Namun Imam juga memahami, bahwa tertib tata ruang juga sangat memerlukan peran aktif masyarakat, terutama dengan kondisi ketika di daerah belum memiliki instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, maka janganlah kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat dengan serta merta mendirikan bangunan tanpa ijin (IMB), apalagi di daerah yang dilarang pembangunan, seperti di bantaran sungai atau sekitar situ, atau mendorong proses perijinan pada lokasi-lokasi yang dilarang berdasarkan RTRW.

Menanggapi langkah ke depan terkait penataan kembali kawasan Situ Gintung, Departemen PU cq. Ditjen Penataan Ruang akan membantu pemerintah daerah setempat dalam percepatan revisi RTRWnya, sekaligus menyusun RDTR disekitar kawasan Situ Gintung yang dilengkapi dengan peraturan zonasi bermitigasi bencana, baik untuk di daerah tangkapan air, zona situ, maupun di daerah hilirnya. Standar teknis, seperti ketetapan tata guna lahan, garis sempadan sungai, KDB/KLB, ruang terbuka hijau, serta standar kelengkapan sarana/prasarana lingkungan akan diatur secara rinci, dan harapannya pengaturan zonasi tersebut nantinya akan menjadi aturan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dipatuhi semua pihak.

Sesuai PP No. 38/2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, penyusunan RTRW kabupaten/kota merupakan kewenangan pemerintah daerah yang bersangkutan, sedangkan tugas Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan penataan ruangnya. Sebagai daerah yang merupakan bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabekjur, panduan umum penataan ruang, dengan peruntukan zonanya bahkan sudah diatur melalui Perpres No. 54 tahun 2008. “Karena itu, menunggu apa lagi, tantangan Jabodetabekjur sudah sangat nyata, cepatlah merevisi dan melengkapi rencana tata ruangnya (RTRW/RDTR/Zonasi), sekaligus siapkan instrumen untuk pengendaliannya”. Setelah kejadian Situ Gintung dan juga banjir bandang di Tanah Datar Sumatera Barat baru-baru ini (30/03/2009), mudah-mudahan tidak muncul bencana lagi, ujar Imam. (djpr/01).



Mengabaikan Tata Ruang Berbuah Bencana
, 08 Apr 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 15 Kali
Perkembangan Kota Tidak Terkontrol Akibat Pelanggaran Tata Ruang
, 08 Apr 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 18 Kali
Menyidik Sanksi Pidana Pelanggaran Tata Ruang
, 06 Apr 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 16 Kali

Tuliskan Komentar