Rabu, 25 November 2020, WIB
Breaking News

, 21 Jul 2008, 00:00:00 WIB, 18 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, Kompas - Setelah sempat tertunda-tunda, rencana reklamasi dan revitalisasi pantai Jakarta kembali mencuat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memulai proyek pembangunan seluas 2.700 hektar itu pada tahun 2009.

”Sekarang masih dalam tahap persiapan. Sebelum pembangunan proyek ini terealisasi, kami harus mempersiapkan semua aspek yang terkait dengan program pembangunan. Rencananya, kami akan memulai pembangunan tahun depan, 2009,” ujar Asisten Pembangunan DKI Jakarta Sarwo Handayani, Minggu (20/7), seusai mendampingi Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada acara ”Aku Bercerita tentang Diriku dan Lingkungan” di Lapangan Suropati, Jakarta Pusat.

Handayani menjelaskan, saat ini persiapan yang sedang dilakukan terkait dengan rencana reklamasi dan revitalisasi pantai Jakarta sepanjang 32 kilometer dengan lebar 1,5 kilometer itu antara lain dalam aspek lingkungan.

”BPLHD (Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah) tengah mempersiapkan semua yang menyangkut persoalan lingkungan hidup termasuk amdal,” kata Handayani.

Menurut dia, persiapan lain adalah memperbaiki daerah sekitar pantai yang sudah rusak. Tugas tersebut, tambah mantan Kepala Dinas Pertamanan DKI Jakarta ini, harus dilakukan para pengembang besar yang membangun untuk kepentingan proyek pembangunan industri, pusat bisnis, dan hunian eksklusif mereka di sekitar pantai Jakarta.

”Developer harus memperbaiki pantai di daerah sekitar lokasi proyek mereka masing-masing,” ujar Handayani.

Saat ditanya batas waktu perbaikan daerah pantai yang diberikan Pemprov DKI kepada para pengembang, Handayani mengatakan, mulai dilakukan saat ini. Hal itu bisa berjalan bersamaan dengan proyek reklamasi dan revitalisasi pantai Jakarta.

Sejauh pengamatan, kendati Pemprov DKI belum melakukan reklamasi, tetapi sejumlah pengembang sudah mereklamasi secara sendiri-sendiri. Pengurukan dan reklamsi pantai Jakarta semakin gencar dan luas dilakukan.

Seperti di daerah pesisir Marunda, terutama antara Marunda Kepu dan Marunda Pulo yang semula masih rawa-rawa, empang, atau tambak udang, sudah diuruk oleh Kawasan Berikat Nusantara (KBN). Kawasan urukan itu kemudian oleh KBN disewakan kepada para investor. Hutan bakau dan hutan alam pantai tidak terlihat lagi dan telah berubah menjadi hamparan tanah.

Pantai Indah Kapuk diuruk untuk pembangunan pusat bisnis dan hunian eksklusif, sementara di Pantai Mutiara juga direklamasi untuk hunian eksklusif.

Riwayat proyek

Pusat Informasi Kompas mencatat, rencana reklamasi dan revitalisasi pantai Jakarta sudah mengemuka sejak tahun 1993.

Gubernur DKI Jakarta waktu itu, Surjadi Soedirdja, telah melaporkan rencana ini kepada Presiden RI Soeharto pada tahun 1994. Selanjutnya, Pemprov DKI (dulu pemerintah daerah) berencana mulai melaksanakan proyek ini pada awal tahun 1995. Tanah yang dibutuhkan untuk reklamasi areal seluas 2.700 hektar diperkirakan mencapai sekitar 200 juta meter kubik.

Reklamasi bertujuan menjadikan Jakarta sebagai kawasan waterfront city. Namun, sampai Sutiyoso menggantikan Surjadi rencana itu belum juga terealisasi. Tahun 2003, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan proyek tersebut tidak bisa dilakukan karena Pemprov DKI tidak mampu memenuhi kaidah penataan ruang dan ketersediaan teknologi pengendali dampak lingkungan.

Ketidaklayakan reklamasi pantai Jakarta ini telah disampaikan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan menerbitkan Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003. Dasar pertimbangannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 22 tentang Amdal.

Ketika ditanya mengenai kemelut amdal yang sampai saat ini membuat reklamasi dan revitalisasi pantai Jakarta tidak berjalan, Handayani tidak bersedia menjelaskan. ”Tanya saja kepada BPLHD. Mereka yang tahu soal itu,” ujar Handayani. (PIN)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 16 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 19 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar