Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 08 Apr 2009, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) menyarankan perlunya proses evaluasi terhadap produk Rencana Tata Ruang dan implementasinya di seluruh kawasan rawan bencana di perkotaan. Rencana dan peraturan zonasi untuk setiap kawasan harus menjadi instrumen perencanaan dan pengendalian tata ruang kawasan situ.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) IAP Bernadus Djonoputro di Jakarta, menyatakan, bencana jebolnya tanggul Situ Gintung merupakan akibat dari fenomena perkembangan kota yang tidak terkontrol yang diakibatkan antara lain pelanggaran terhadap proses dan produk rencana tata ruang

“Harus ada penegakan hukum yang tegas bagi setiap pelanggaran terhadap rencana tata ruang sesuai dengan aturan dan sanksi yang telah ditetapkan dalam UU No. 26 Tahun 2006 tentang Penataan Ruang,” sebut Bernadus.

Menyikapi perkembangan megapolitan kota-kota di Indonesia dan kerawanan kota akan akibat bencana alam, banyak pihak masih belum mengerti mengenai berbagai resiko yang dihadapi setiap kota di Indonesia.

Ancaman ini diperparah dengan kondisi buruk seperti jumlah penduduk yang terlalu buruk, layanan umum yang tidak optimal serta keterbatasan dana dan ketidakmampuan tata kelola.

Sedangkan Ketua Kajian Pembangunan IAP Yayat Supriatna menambahkan, semakin seringnya frekuensi bencana dan menurunnya daya dukung lingkungan merupakan hasil dari perubahan ekosistem akibat penyimpangan rencana tata ruang.

Kota-kota besar dengan kerawanan tinggi diantaranya Jakarta, Medan, Semarang, Makassar, Bandung dan Solo. Menurut frekuensi bencana di kota besar terus meningkat . Daya dukung kota melampaui kapasitas jumlah penduduk mengubah ekosistem.

Perubahan ekosistem kota, kata dia, merupakan tanda kota tidak mampu lagi menanggung dan menahan bencana. Kota yang rawan bencana, menurut Yayat, terancam dua bencana utama yakni banjir dan longsor. Wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) terancam longsor dan banjir akibar kemiringan lokasinya.

"Banjir dan longsor di Karanganyar dan Bengawan Solo merupakan bukti berubahnya ekosistem dan menimbulkan bencana," katanya.

Yayat menjelaskan, kondisi ini terjadi karena pembangunan yang tidak didasarkan pada rencana tata ruang tetapi berdasarkan kepentingan pemilik modal tanpa memperhatikan aspek lingkungan.

Yayat menyontohkan perumahan di pesisir pantai yang seharusnya menjadi daerah aliran air sebelum masuk laut. Belum lagi pembangunan mal yang marak di daerah yang sudah jenuh. Di Jakarta misalnya, jumlah pembangunan mal sudah melebihi daya tampung kawasan.

Daerah rawan bencana lainnya terdapat di kawasan lindung, dengan tingkat kelerengan berbahaya. "Di beberapa daerah, vila banyak dibangun dan menjadi daerah rawan longsor, seperti di Bandung dan Semarang," tutur Yayat.

Secara keseluruhan, katanya, kota-kota di sekitar Pantai Utara Jawa semuanya rawan bencana banjir karena air bermuara di sana. Kebanyakan, lanjutnya, alasan pembangunan perumahan di daerah rawan karena masyarakat ingin mengakses perumahan layak huni. Akhirnya mereka mengambil daerah yang membahayakan dan rawan ditinggali.

"Masyarakat tidak mengetahui lokasi yang rawan dan seringkali perizinan dikeluarkan untuk lokasi sebenarnya tidak layak ditinggali," ucap Yayat.

Yayat mengatakan cara mengatasi kerusakan lebih lanjut ekosistem, proses perizinan jangan mudah dikeluarkan dan akhirnya akan mengancam pemiliknya. Misalnya, di daerah yang rawan banjir.

Melihat kondisi tersebut, Sekjen IAP mengatakan perlunya pertimbangan proses dan tata kelola kota yang terencana. Hal ini menjadi agenda penting dalam proses rencana maupun dalam proses politik penyusunan perda tentang rencana tata ruang serta proses sosialisasi kepada masyarakat. (rnd)



Mengabaikan Tata Ruang Berbuah Bencana
, 08 Apr 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 15 Kali
Perkembangan Kota Tidak Terkontrol Akibat Pelanggaran Tata Ruang
, 08 Apr 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 17 Kali
Menyidik Sanksi Pidana Pelanggaran Tata Ruang
, 06 Apr 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 16 Kali

Tuliskan Komentar