Jumat, 27 November 2020, WIB
Breaking News

, 06 Apr 2009, 00:00:00 WIB, 15 View , Kategori : Tataruang

Kompas, Hikmah di balik musibah Situ Gintung adalah pembelajaran. Tidak ada faktor tunggal sebagai penyebab terjadinya kejadian bencana. Aspek kondisi fisik situ, alih fungsi pemanfaatan situ dan pemeliharaannya, faktor cuaca, serta perubahan pemanfaatan ruang memiliki hubungan keterkaitan.

Salah satu yang menjadi sorotan media saat ini adalah masalah tata kelola situ dan indikasi pemanfaatan tata ruang yang menyimpang. Hal ini telah menjadi isu sensitif sehingga perlu dibenahi.

Perda tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten/kota merupakan instrumen legal guna mewujudkan tujuan dan sasaran pengembangan wilayah melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien, sekaligus untuk mewujudkan ruang yang berkualitas. RTRW dan rencana detailnya juga merupakan instrumen untuk merumuskan tujuan dan strategi pembangunan kota/wilayah, sekaligus sebagai dasar untuk proses perizinan dalam pemanfaatan ruangnya.

Dengan demikian, setiap pemanfaatan ruang untuk pembangunan permukiman, perdagangan, pariwisata, atau kawasan lindung/konservaasi harus mengacu dan sesuai rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Namun, dalam pelaksanaan rencana tata ruang masih terdapat beberapa kendala. Kendala itu adalah belum sepenuhnya RTRW dijadikan acuan dan aturan untuk usaha preventif mencegah bencana dan proses pelestarian lingkungan. Kondisi yang paling parah dalam pelaksanaan rencana tata ruang adalah lemahnya kesadaran dan kepastian hukum, serta koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Hal ini terlihat dari maraknya berbagai pelanggaran dan penyimpangan dalam pemanfaatan ruang di hampir seluruh wilayah kota di Indonesia.

Kaidah mendasar

Kewajiban untuk menaati rencana tata ruang adalah kaidah perilaku yang sangat mendasar. Sebab, upaya apa pun yang dilakukan dalam penataan ruang tidak akan berguna jika tidak disertai dengan kepatuhan terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Ketika kepatuhan terhadap hukum mengendur karena pudarnya kesadaran hukum, ancaman sanksi mutlak diperlukan. Kebutuhan akan sanksi saat ini telah diakomodasi dalam UU Penataan Ruang (PR) Nomor 26 Tahun 2007. Saat ini, berdasarkan ketentuan Pasal 68 UUPR, penyidikan

pelanggaran terhadap rencana tata ruang dapat diserahkan sepenuhnya kepada penyidik kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik yang membantu pihak kepolisian.

Tugas tim penyidik dapat dimulai dari pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana penataan ruang. Misalnya, tidak menaati rencana, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, menimbulkan kerugian harta benda, dan mengakibatkan kematian orang lain.

Bentuk pidana lain adalah memanfaatkan ruang tidak sesuai izin pemanfaatan ruang, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian harta benda, dan mengakibatkan kematian orang lain. Sementara itu, pejabat yang mengeluarkan izin yang tidak sesuai rencana tata ruang dapat diberikan sanksi pidana dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Tujuan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran rencana tata ruang pada intinya adalah untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap keselamatan lingkungan dan hidup warga. Sulitnya pembuktian setiap bentuk pelanggaran tata ruang dalam intensitas rendah, baik yang dilakukan oleh satu orang maupun korporasi, adalah sulitnya untuk langsung dibuktikan apakah perbuatan itu telah merusak lingkungan dan kehidupan warga atau tidak. Hal ini akan menjadi preseden bagi timbulnya banyak pelanggaran sejenis sehingga secara agregat berdampak negatif terhadap keselamatan lingkungan hidup dan masyarakat dalam jangka panjang.

Hal lain yang perlu dibenahi guna menyelamatkan lingkungan, tata ruang, dan kehidupan warga ke depan adalah masih minim dan terbatasnya penyusunan dokumen rencana detail tata ruang (RDTR) dan Perda RDTR oleh setiap pemerintah daerah.

Yayat Supriatna Pengajar Teknik Planologi Trisakti; Ketua Pengkajian Perencanaan-Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Pusat



Mengabaikan Tata Ruang Berbuah Bencana
, 08 Apr 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 15 Kali
Perkembangan Kota Tidak Terkontrol Akibat Pelanggaran Tata Ruang
, 08 Apr 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 17 Kali
Menyidik Sanksi Pidana Pelanggaran Tata Ruang
, 06 Apr 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 15 Kali

Tuliskan Komentar