Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 01 Apr 2009, 00:00:00 WIB, 16 View , Kategori : Tataruang

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, pemerintah akan kembali membangun Situ Gintung agar lebih aman bagi warga sekitar dan diharapkan selesai Oktober 2009. Pemerintah memastikan, tidak akan ada relokasi besar-besaran untuk warga yang menjadi korban bencana.

”Tidak akan ada relokasi besar-besaran. Rakyat bisa membangun kembali rumahnya, tetapi harus sesuai dengan tata ruang. Soal tata ruang, pemerintah daerah dan Departemen Pekerjaan Umum yang akan menentukannya,” ujar Kalla seusai rapat koordinasi di Sekolah Polisi Wanita, Pasar Jumat, Jakarta Selatan, Selasa (31/3).

Dalam rapat diputuskan juga bantuan pemerintah kepada keluarga korban. Besar bantuan disesuaikan dengan bantuan pemerintah kepada korban bencana selama ini. Untuk keluarga yang rumahnya hancur atau rusak berat, besar bantuan maksimal Rp 30 juta, rusak menengah maksimal Rp 15 juta, dan rusak ringan Rp 5 juta.

Pembangunan kembali Situ Gintung akan dilakukan Departemen Pekerjaan Umum dengan konstruksi tanggul dari beton agar aman dan tidak berbahaya bagi warga sekitar. Keberadaan situ sebagai kawasan penyangga dipertahankan dengan membuat saluran selebar 5 meter untuk mengalirkan air ke Kali Pesanggrahan.

Daerah sempadan

Menurut Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, bangunan-bangunan di atas daerah sempadan, atau yang berada kurang dari 50 meter dari titik pasang tertinggi situ, akan direlokasi. Adapun korban bencana yang tinggal di luar garis sempadan disiapkan bantuan perbaikan rumah sesuai ketentuan. Pemanfaatan lahan di kawasan Situ Gintung akan dikembalikan sesuai dengan kebijakan tata ruang yang berlaku. Di antaranya pemanfaatan daerah sempadan Situ Gintung dan sempadan Kali Pesanggrahan. Sesuai dengan peraturan daerah, sempadan tidak boleh digunakan mendirikan bangunan permanen ataupun tempat usaha.

Warga yang sebelumnya bertempat tinggal di daerah sempadan akan direlokasi. ”Konsekuensinya memang harus ada warga yang pindah, tetapi hanya sebagian dan hanya bangunan yang berdiri di daerah terlarang,” kata Atut.

Soal pengungsi, dalam waktu dekat mereka akan dipindahkan. Pemerintah segera memindahkan 650 pengungsi ke Wisma Kertamukti. Lokasi wisma juga tidak jauh dari rumah mereka sebelumnya.

Penjabat Wali Kota Tangerang Selatan M Shaleh menambahkan, kapasitas Wisma Kertamukti sekitar 700 orang. ”Wisma itu sebenarnya masih menjadi sengketa Pemprov Banten dan Pemprov Jawa Barat. Tetapi saya kira Jabar mengizinkan wisma itu digunakan untuk penampungan sementara pengungsi.”

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Masitoh mengatakan, pihaknya memberikan waktu satu minggu kampusnya digunakan untuk penampungan sementara.

”Kampus UMJ harus menjalankan fungsi akademik setelah dibersihkan dari lumpur.”

Sementara itu, warga yang kehilangan sertifikat tanah karena bencana, kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto, bisa mengurus ke BPN terdekat tanpa dipungut biaya. ”Warga pemilik sertifikat tanah yang dipindahkan akan mendapat kompensasi karena hak atas tanahnya diubah karena tata ruang baru,” ujar Joyo.
(INU/KSP/COK/ARN/NTA/TRI/PIN)



Mengabaikan Tata Ruang Berbuah Bencana
, 08 Apr 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 13 Kali
Perkembangan Kota Tidak Terkontrol Akibat Pelanggaran Tata Ruang
, 08 Apr 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 15 Kali
Menyidik Sanksi Pidana Pelanggaran Tata Ruang
, 06 Apr 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar