Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 25 Mar 2009, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, Kompas - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membatasi perubahan tata guna lahan kawasan Kemang di tepi jalan raya. Namun, perubahan peruntukan lahan di kawasan Kemang dikhawatirkan dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya.

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Wiriatmoko, Selasa (24/3) di Jakarta Pusat, mengatakan, perubahan peruntukan lahan tidak akan diterapkan di seluruh wilayah Kemang. Jika lahan di tepi jalan untuk aktivitas komersial, lahan lain di belakangnya tetap dipertahankan sebagai kawasan permukiman.

Saat ini, kata Wiriatmoko, pihaknya sedang mengkaji lokasi-lokasi yang peruntukan lahannya akan diubah dari permukiman menjadi komersial. Ketinggian bangunan, luas dan kapasitas tempat parkir akan dievaluasi terkait dengan komersialisasi Kemang.

Wiriatmoko mengatakan, dalam konsep awal, komersialisasi Kemang diarahkan untuk menciptakan sebuah kampung modern. Meskipun konsepnya belum tuntas, komersialisasi diarahkan untuk memberi ruang bagi aktivitas pertokoan yang kecil dan menarik.

Bangunan tinggi tidak masuk dalam konsep komersialisasi itu meskipun sudah terdapat hotel di kawasan tersebut.

Menurut Wiriatmoko, bangunan yang sudah lama berdiri atau yang akan berdiri harus mengikuti aturan yang akan diberlakukan. Pengaturan dan pengawasan tata ruang akan berlanjut sampai komersialisasi Kemang selesai diwujudkan.

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar mengatakan, pihaknya akan mengkaji konsep penataan lalu lintas, penempatan rambu lalu lintas, dan penertiban parkir liar. Perubahan peruntukan lahan akan berdampak langsung pada perubahan volume lalu lintas sehingga harus segera direncanakan sebelum mulai diterapkan.

Dampak negatif

Sementara itu, pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mengatakan, komersialisasi Kemang sulit untuk dibatasi hanya di tepi jalan. Pengusaha yang membutuhkan tambahan lahan akan berusaha membeli rumah-rumah di belakangnya dan memperluas bangunan komersial mereka.

Pencaplokan lahan permukiman untuk aktivitas komersial akan mengurangi lahan terbuka dan resapan air. Dampaknya, banjir akan lebih mudah terjadi di Kemang. Saat ini banjir beberapa kali terjadi di Kemang akibat luapan sungai

Masyarakat yang tidak setuju dengan perubahan tata guna lahan dan pemutihan pelanggaran peruntukan lahan dapat menggugat pemerintah ke pengadilan. Perubahan peruntukan Kemang menjadi kawasan komersial melanggar Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Tata Ruang DKI Jakarta 1999-2010 dan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007.

Perubahan peruntukan lahan, kata Yoga, harus melibatkan masyarakat untuk mengetahui aspirasi mereka. Apalagi, perubahan peruntukan juga berdampak langsung pada kemacetan dan polusi udara. (ECA)



Perubahan di Tepi Jalan
, 25 Mar 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 14 Kali
Pergub Kemang Disusun
, 19 Mar 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 13 Kali
Izin Kemang Diubah
, 18 Mar 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 13 Kali

Tuliskan Komentar