Kamis, 26 November 2020, WIB
Breaking News

, 19 Mar 2009, 00:00:00 WIB, 14 View , Kategori : Tataruang

Jakarta, Kompas - Perubahan peruntukan lahan kawasan Kemang, dari permukiman menjadi komersial, akan dilegalkan dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta. Pemerintah akan mengatur ulang lebar jalan, kapasitas tempat parkir, dan intensitas bangunan di Kemang.

Kepala Dinas Tata Ruang DKI Jakarta Wiriyatmoko, Rabu (18/3) di Jakarta Pusat, mengatakan, perubahan peruntukan lahan di Kemang sudah memasuki tahap akhir dalam pembahasan teknis. Pemutihan pelanggaran tata ruang di kawasan elite Jakarta Selatan itu akan dibahas bersama semua pemangku kepentingan melalui partisipasi publik.

Menurut Wiriyatmoko, perubahan lahan akan disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapat berbagai masukan sebelum perubahan peruntukan lahan. Masukan dari masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan sebelum diajukan ke DPRD untuk meminta pertimbangan politis dan disahkan.

Dalam peraturan gubernur itu, kata Wiriyatmoko, pemerintah akan mengatur ulang lokasi-lokasi yang diizinkan untuk aktivitas komersial. Tidak semua lokasi diizinkan untuk aktivitas komersial.

Di sisi lain, intensitas bangunan, mulai dari ketinggian bangunan, luas bangunan, hingga kapasitas tempat parkir, juga akan diatur dengan tegas. Jalan-jalan juga akan dilebarkan untuk menampung peningkatan arus lalu lintas.

”Setelah perubahan peruntukan disahkan, Pemprov akan tegas mengawasi dan mengatur perkembangan kawasan Kemang. Bangunan yang sudah ada dan bangunan baru harus menyesuaikan dengan aturan baru,” kata Wiriyatmoko.

Mengurus izin

Dalam upaya semua bangunan yang sudah ada dapat menyesuaikan dengan aturan yang baru, kata Wiriyatmoko, para pemilik bangunan komersial harus mengajukan berbagai izin bangunan dan izin operasional. Selama ini tidak ada izin mendirikan bangunan untuk aktivitas komersial di Kemang karena peruntukan kawasan itu adalah permukiman.

Pengurusan semua izin baru, kata Wiriyatmoko, akan dikenai retribusi dan denda karena pelanggaran peruntukan lahan selama bertahun-tahun. Potensi pemasukan daerah dari kedua instrumen yang mengikuti pemutihan itu cukup besar sehingga tidak akan dihapuskan.

Pengusaha yang nekat tidak mengurus izin akan ditindak tegas. Sanksi yang paling keras adalah penutupan usaha dan pembongkaran bangunan komersial.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, mengatakan, Pemprov harus menghitung daya dukung dan kapasitas ruang kawasan Kemang sebelum mengesahkan perubahan peruntukan lahan. Hampir semua infrastruktur di Kemang didesain untuk memenuhi kebutuhan aktivitas permukiman, bukan aktivitas komersial.

”Kemacetan yang jauh lebih parah adalah konsekuensi langsung dari perubahan peruntukan lahan di Kemang. Jalan yang hanya satu lajur untuk setiap jalur jelas tidak memadai untuk menampung peningkatan volume lalu lintas akibat perubahan penggunaan lahan,” kata Yayat.

Beban kemacetan di kawasan sekitar Kemang juga harus diperhatikan. Selama ini akses masuk ke Kemang adalah jalan-jalan yang sempit dan padat. Peningkatan arus lalu lintas ke Kemang akan memicu kemacetan parah di jalan-jalan sekitarnya.

Selain jalan, kata Yayat, Pemprov juga harus mengontrol perkembangan aktivitas komersial, baik formal maupun informal. Keindahan Kemang akan rusak dalam waktu cepat jika bangunan-bangunan komersial didirikan tanpa aturan yang tegas. Apalagi jika kegiatan ekonomi informal dibiarkan berkembang pesat.

Yayat mengatakan, Pemprov juga harus memerhatikan sistem drainase dan air tanah. Bangunan komersial akan menutup tanah lebih banyak daripada rumah tinggal.

Konsekuensinya, air hujan akan lebih banyak yang mengalir ke saluran drainase dan dapat memicu banjir lokal. Apalagi di Kemang terdapat sebuah sungai kecil yang sangat mudah meluap.

Di sisi lain, kata Yayat, aktivitas komersial akan menyedot air tanah dalam jumlah besar. Apabila Palyja tidak mampu memenuhi semua kebutuhan, hal itu akan membuat penurunan muka air tanah. Penurunan muka tanah ini akan mengancam Kemang dalam waktu 10 sampai 20 tahun ke depan. (ECA)



Perubahan di Tepi Jalan
, 25 Mar 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 17 Kali
Pergub Kemang Disusun
, 19 Mar 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 14 Kali
Izin Kemang Diubah
, 18 Mar 2009, 00:00:00 WIB, Dibaca : 15 Kali

Tuliskan Komentar