Selasa, 24 November 2020, WIB
Breaking News

, 21 Jul 2008, 00:00:00 WIB, 17 View , Kategori : Tataruang

PEMERINTAH berencana mempercepat pembebasan lahan tol Semarang-Solo. Ruas yang konsesinya dipegang oleh PT Jasa Marga Tbk itu diperkirakan menelan biaya investasi Rp6,1 triliun.

Ketua Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Departemen Pekerjaan Umum Nurdin Manurung mengatakan pihaknya berencana agar pembebasan lahan hingga Bawen bisa diselesaikan September mendatang. "Kami (pemerintah dan Jasa Marga) sudah membuat jadwal baru," katanya usai mengikuti pelantikan eselon dua, Kamis (17/7).

Nurdin tak merinci langkah-langkah baru yang akan ditempuh pemerintah. Namun dia menegaskan, pembebasan lahan tetap berjalan baik meski melewati permukiman padat Kota Semarang atas. "Prospeknya bagus," katanya.

Melihat kondisi lapangan, Kepala Sub Direktorat Pengadaan Lahan Wijaya Seta berpendapat pembebasan lahan hingga September mendatang di ruas itu diperkirakan baru mencapai daerah Ungaran. "(Menurut saya) September tak bisa sampai Bawen," katanya Jumat (18/7).

Wijaya memprediksi pembebasan hingga Bawen baru bisa diselesaikan satu hingga dua bulan lagi.

Saat ini Jasa Marga telah membayarkan Rp85 miliar untuk pembebasan di ruas seksi pertama Semarang-Solo. "Mereka akan bayar lagi Rp44 miliar," katanya .

Namun, dana bergulir Badan Layanan Umum yang dialokasikan untuk ruas itu hampir habis. Menurut kontrak BLU, Jasa Marga memperoleh jatah Rp127 miliar untuk pembebasan satu seksi.

Sebelumnya diberitakan kebutuhan pembebasan di ruas itu membengkak karena harga tanah di Kota Semarang atas melejit hingga 300 persen. Menanggapi hal itu, Nurdin memastikan perusahaan pelat merah itu akan mendapatkan fasilitas land capping dari pemerintah. "Mereka pakai land capping," kata Nurdin.

Dalam anggaran negara 2009, Departemen Pekerjaan Umum meminta pengalokasian dana sebesar Rp2 triliun untuk mendukung land capping pembangunan jalan tol. Land capping adalah fasilitas bagi risiko pemerintah-investor jika realisasi harga tanah melebihi plafon yang besarnya 110 persen dari nilai tanah atau dua persen dari nilai investasi, diambil angka terkecil.

Untuk ruas Semarang-Batang yang manajemen dan keuangannya diambil alih oleh kelompok usaha Bakrie, Wijaya menjelaskan ruas ini telah melakukan pembayaran tanah seluas empat hektare di Kabupaten Batang. "(Ruas ini) paling cepat karena dalam 3 bulan sudah mulai bayar, biasanya 5 bulan," katanya.

Karena pemerintah belum menurunkan dana bergulir untuk ruas itu maka Bakrie masih menggunakan modal perusahaan. Menurut Wijaya hingga kini Bakrie juga belum mengikat perjanjian dengan pemerintah untuk penggunaan dana bergulir.



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 12 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 16 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 11 Kali

Tuliskan Komentar