Senin, 30 November 2020, WIB
Breaking News

, 27 Jun 2008, 00:00:00 WIB, 25 View , Kategori : Tataruang

Medan, Kompas - Konflik tanah di Durin Tonggal, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, yang berlarut-larut terjadi karena adanya kekuatan yang ikut bermain di dalamnya. Hukum harus ditegakkan jika pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan tuntas.

Ahli Hukum Agraria Universitas Sumatera Utara Prof Muhammad Yamin Lubis, Kamis (26/6), mengatakan, konflik tanah di Durin Tonggal sudah menjadi komoditas politik. Apabila politik yang lebih mengemuka, hukum tidak akan mempan, apalagi jika premanisme kemudian muncul di sana. ”Hukum harus jadi panglima jika mau tuntas,” kata Yamin. Dalam kasus Durin Tonggal, hukum seolah kalah dengan kebijakan.

Menurut Yamin, penyelesaian politik memang akan membuat aman, tetapi hanya sementara. Suatu saat konflik akan muncul lagi karena akar masalah tidak terselesaikan tuntas.

”Semua pihak yang terlibat harus didudukkan. Kekuatan politik harus legawa untuk menuntaskan masalah ini,” tutur Yamin. Namun, Yamin enggan menyebutkan kekuatan politik apa yang bermain di belakang kasus tanah Durin Tonggal.

Sebelumnya, dalam pertemuan antara DPRD, Polda Sumut, dan BPN Sumut dengan warga, BPN Sumut menyatakan tanah yang dimaksud warga sudah berada di luar hak guna usaha PTPN II. Menurut petugas BPN, warga bisa langsung mendaftarkan tanahnya ke BPN.

Menurut Prof Yamin, status tanah seluas 102 hektar yang masih dalam konflik harus dinyatakan status quo dan diambil pemerintah dalam bentuk hak pengelolaan lahan atau HPL.

BPN harus proaktif, bukan menunggu warga yang datang. Kalau langkah BPN begitu, tinggal siapa cepat yang dapat, entah warga, entah investor. Langkah ini terlalu berisiko karena petani justru bisa tidak mendapatkan haknya.

Namun, jika pemerintah menetapkan HPL, tanah tidak akan jatuh pada spekulan. Petani bisa menggunakan tanah dan suatu saat bisa menjadi hak milik.

Jika sudah terjadi transaksi antara oknum kepala desa setempat dan pengusaha, transaksi itu secara materiil terjadi. Namun, secara formal tidak legal. ”Transaksi yang tidak sempurna bisa dipermasalahkan secara hukum,” papar Yamin.

DPRD Sumut harus berpihak kepada rakyat, tetapi kebijakan DPRD jangan dikaitkan dengan politik dalam rangka Pemilu 2009. ”Sebenarnya enak mendudukkan hukum di atas semuanya sehingga tak berlarut,” kata dia. (WSI)



Menjaga Kawasan Konservasi dengan Rencana Tata Ruang Taman Nasional Kerinci Seblat
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:23:55 WIB, Dibaca : 18 Kali
FGD Kajian Strategi Komunikasi dan Sosialisasi RPJMN 2020 bidang Tata Ruang Pertanahan dan Informasi Geospasial
Sabtu, 22 Agu 2020, 11:24:18 WIB, Dibaca : 21 Kali
Identifikasi Capaian Pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Sulawesi Utara
Selasa, 28 Apr 2020, 06:46:21 WIB, Dibaca : 14 Kali

Tuliskan Komentar